Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi yang membidangi masalah kesehatan - Dede Yusuf menilai salah satu pemicu munculnya kasus vaksin palsu lantaran masyarakat kurang meyakini kualitas obat dan vaksin produksi pemerintah.
Dede Yusuf menambahkan bahwa masyarakat lebih yakin pada vaksin impor, padahal harganya lebih mahal.
"Yang dipalsukan ini kebanyakan vaksin impor karena impor itu mahal, sekitar 300, 500, bahkan sampai satu juta (rupiah). Inilah vaksin dianggap lebih manjur daripada vaksin buatan lokal. Padahal sebetulnya isinya sama. Artinya, informasi ini tidak sampai kepada masyarakat," ungkap Dede.
Hingga saat ini sudah ditemukan 37 fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan provinsi membeli vaksin dari distributor tidak resmi. Sembilan provinsi dimaksud adalah Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kamis pekan lalu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan 14 nama rumah sakit diduga memakai vaksin palsu, yakni Rumah Sakit Dr Sander (Cikarang), Rumah Sakit Bhakti Husada (Terminal Cikarang), Rumah Sakit Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), Rumah Sakit Puspa Husada, Rumah Sakit Karya Medika (Tambun), Rumah Sakit Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), Rumah Sakit Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi).
Kemudian Rumah Sakit Multazam (Bekasi), Rumah Sakit Permata (Bekasi), Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar (Vila Mutiara Cikarang), Rumah Sakit Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Rumah Sakit Elisabeth (Narogong Bekasi), Rumah Sakit Hosana (Lippo Cikarang), dan Rumah Sakit Hosana (Jalan Pramuka Bekasi). Sebanyak 14 rumah sakit ini membeli vaksin dari CV Azka merupakan distributor tidak resmi.
Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Ikhsan Hanafi berharap semua pihak tidak memukul rata semua rumah sakit swasta terlibat dalam penggunaan vaksin palsu.
"Terus terang harus diakui kami di rumah sakit tidak punya kemampuan untuk menilai barang kami order itu asli atau palsu. Yang kami lakukan adalah kami bekerjasama dengan pedagang besar farmasi atau distributor yang sudah kami bekerja sama untuk melakukan pengadaan. Kita di rumah sakit tidak mempunyai daftar PBF itu resmi atau tidak resmi," ujar Hanafi.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Utama Marsis menjelaskan salah satu importir vaksin sudah memberi peringatan soal terjadinya kekosongan vaksin-vaksin tertentu.
"Pada 1 Januari 2014 salah satu importir vaksin sudah memberi peringatan kepada stakeholder kesehatan dan negara bahwa sudah mulai terjadinya kekurangan vaksin-vaksin tertentu dan beredarnya vaksin-vaksin palsu. Yang menjadi masalah kenapa tidak mendengar hal tersebut mengakibatkan aktor-aktor intelektual saya sebut mafia pengobatan mengambil kesempatan seperti sekarang ini," tutur Marsis. [fw/em]
