Presiden Joko Widodo menegaskan netralitas TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019 bersifat mutlak. Hal itu dikatakan Jokowi menjawab tudingan mantan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan, Polri BIN dan TNI tidak netral.
Netralitas itu lanjut Jokowi yang berbicara di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Senin (25/6) tidak hanya dalam pelaksanaan Pilkada 2018 tetapi juga dalam Pemilu 2019.
“Jadi netralitas TNI, netralitas Polri, netralitas BIN itu adalah bersifat mutlak. Dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga memastikan, perintah itu sudah ia sampaikan ke seluruh jajaran Polri, TNI dan BIN.
“Sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi,” lanjut Presiden Jokowi.
Jokowi mempersilakan siapa pun melaporkan tiga lembaga tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, jika terbukti tidak netral. Jokowi juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor Sabtu (23/6) secara terang-terangan menyebut ada oknum di BIN, TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.
“Cerita tentang ketidak netralan elemen ya atau oknum dari BIN Polri dan TNI itu nyata adanya. Ada kejadiannya bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” ujar mantan Presiden SBY.
Sebelumnya, SBY juga mengaku sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu.
Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat, Sylviana Murni, dan suaminya, Gede Sardjana, oleh kepolisian, terdapat kejanggalan.
Pilkada Serentak 2018
Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Rabu (27/6) dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia.
Dalam kunjungan kerja di Pontianak, Kalimanatan Barat Desember 2017 lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin terbaik yang ada di daerah masing-masing, saat pelaksanaan Pilkada 2018.
“Ini saya titip kepada semuanya, seluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia, saya titip pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan walikota. Saya ingin mengingatkan bahwa Pilkada itu hanya 5 tahun sekali. Gunakan hak pilih saudara-saudara dengan baik. Pilih pemimpin yang paling baik,” himbau Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga ingatkan kepada seluruh masyarakat, agar tidak mudah terpecah belah karena pemilihan kepala daerah.
“Saya titip, jangan sampai rakyat saudara-saudaraku ini semua diadu-adu, dipanas-panasi, dikompor-kompori. Udahlah, jangan didengerin. Pilih pemimpin yang paling baik. Jangan sampai karena Pilkada kita menjadi tidak rukun dengan tetangga. Jangan,” himbau Presiden Jokowi.
Dari 171 daerah diselenggarakannya Pilkada, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. 17 provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. [aw/em]
