Dalam pertemuan daring pada Selasa (21/6), sejumlah menteri keuangan negara anggota G20 belum menyebut secara pasti komitmen kontribusi pendanaan yang dapat mereka lakukan dalam pengumpulan dana pandemi global.
Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memimpin pembicaraan tersebut dari Yogyakarta, meyakini bahwa negara-negara G20 tetap memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan rencana tersebut. Beberapa menteri mengaku membutuhkan proses lebih lama, dan juga memberikan perhatian detil terhadap sejumlah elemen dalam skema yang dinilai masih perlu dilakukan banyak pembenahan.
Satu hal yang disepakati bersama adalah bahwa WHO akan berperan lebih besar dalam pengelolaan dana tersebut, dibanding Bank Dunia yang juga ditunjuk sebagai pengelola dalam skema yang telah dibuat.
“Kami juga ingin memastikan bahwa (pendanaan) ini tidak bersaing dengan sumber daya yang telah dialokasikan untuk banyak inisiatif kesehatan lain. Jadi diharapkan ini adalah pembiayaan atau sumber daya baru. Suara negara berkembang perlu juga direfleksikan, dan yang paling penting, hampir semua anggota G20 serta pemangku kepentingan lainnya menyatakan, mereka ingin melihat peran sentral WHO,” kata Sri Mulyani, pada Selasa (21/6) malam.
Secara umum, menurut Sri, para menteri keuangan negara G20 meminta dana FIF dikelola secara inklusif. Kewenangan dalam penggunaan sumber daya dalam skema tersebut tidak hanya menjadi milik negara pendiri dan kontributor atau donor, tetapi juga harus melibatkan suara dari para negara penerima bantuan.
FIF juga diharapkan mampu memperkuat platform kolaborasi antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di lingkup G20, serta antara negara maju dan negara berkembang. Negara donor, dalam skema tersebut, dilarang untuk memberikan kontribusi dengan cara memotong kontribusi mereka pada skema lain yang sudah dibentuk terlebih dahulu.
Pada akhir Juni, proses pelaksanaan FIF akan berlanjut dengan penyelenggaraan rapat dewan pengelola. Jika seluruh detail elemen dan aturan pendanaan telah disepakati pada forum tersebut, maka pengumpulan dana dari sejumlah negara dapat dilakukan. Proses penyempurnaan akan terus dijalankan dalam berbagai pertemuan, hingga puncaknya pada pertemuan kedua antara para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20, pada Oktober mendatang, atau sebulan sebelum pertemuan puncak G20 di Bali.
Tantangan Berat ke Depan
Indonesia sendiri memiliki tiga agenda utama dalam presidensi G20 tahun ini, yaitu arsitektur kesehatan global, ekonomi digital, dan transisi energi. Pendanaan pandemi global berada merupakan bagian dari agenda pertama.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menguraikan agenda pertama presidensi G20 Indonesia yaitu arsitektur kesehatan global memiliki lima target nyata. Target pertama adalah pembentukan FIF termasuk mencarikan sumber dananya. Target kedua, menurut Budi, adalah mencapai kesepakatan terkait bagaimana dana tersebut akan digunakan.
“Pertemuan-pertemuan ini membicarakan dua tujuan. Pertama, sumber dana. Terima kasih atas kepemimpinan Bu Sri Mulyani, bank dunia dan WHO duduk bersama setuju mengumpulkan pendanaan ini. Target kedua, akan sedikit lebih sulit, yaitu penggunaan dana itu, karena produsen vaksin, terapeutik dan diagnostik adalah sektor swasta,” kata Budi.
Budi menambahkan jika dana sudah tersedia, seluruh pihak perlu menerjemahkannya ke dalam akses untuk vaksin, obat-obatan dan alat diagnostik. Karena itulah, sektor swasta sebagai produsen harus dilibatkan dalam pemanfaatan dana tersebut.
“Jadi kita perlu berbicara dengan mereka. Bagaimana mereka dapat mempertahankan komitmen volume tertentu, bagaimana mendistribusikan secara merata dan sangat cepat jika pandemi berikutnya terjadi,” tandas Budi.
Target ketiga adalah menjalin koneksi antar laboratorium internasional untuk genome sequence.
“Karena kami ingin memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi patogen, virus, bakteri atau parasit yang mungkin muncul di mana-mana di dunia.”
Budi menjelaskan target selanjutnya adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Semua pihak memahami, pada setiap pandemi respon kebijakan yang normal dari sektor kesehatan adalah pemberlakuan lockdown. Namun, terbukti bahwa dengan lockdown, semua sektor tidak bisa bergerak.
“Ketika pelaut dan pilot tidak bisa bergerak, maka barang tidak akan bisa bergerak. Dan kemudian Anda akan mengalami, tidak hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Dan kemudian dapat berlanjut ke krisis sosial dan politik,” ujar Budi.
Karena itulah, negara-negara di dunia harus bersiap menghadapi pandemi selanjutnya dengan menyiapkan protokol global untuk pergerakan barang dan orang, terutama yang esensial.
Target kelima Indonesia ketika memegang presidensi G20 dalam agenda kesehatan adalah memperluas hub global untuk penelitian dan manufaktur. [ns/rs]
