Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan hal tersebut disampaikan langsung oleh Tedros kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/6).
“Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi, atau mengelola COVID-19,” ungkap Retno.
Dalam pembicaraan tersebut, Dirjen WHO juga mengatakan dibandingkan negara-negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cakupan vaksinasi COVID-19 terbaik.
Meski begitu, Tedros tetap memperingatkan bahwa pandemi belum usai sehingga tetap harus waspada.
“Selain itu beliau juga mengapresiasi mengucapkan selamat atas sistem family healthcare yang berjalan di Indonesia dengan baik dan juga mengenai masalah mandatory asuransi kesehatan di Indonesia,” jelasnya.
Lima Poin Penting
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu menyampaikan lima hal penting yang ingin dicapai Indonesia, khusus di bidang kesehatan dalam presidensi G20 ini.
Pertama, ujar Budi adalah pembentukan financial intermediate fund atau dana cadangan yang dibuat untuk mengatasi pandemi.
“Alhamdulilah dengan bantuan Bu Retno, Bu Sri Mulyani, sama-sama kita bertiga sudah berhasil membentuk fund ini dan sudah lebih dari USD1 miliar yang dikomit oleh beberapa negara dan institusi fund ini,” jelas Budi.
Budi menjelaskan, Indonesia dan WHO telah berdiskusi dengan seksama agar dana cadangan itu bisa dipakai dan dimanfaatkan secara adil oleh negara yang membutuhkan untuk bisa mengakses vaksin, obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
WHO menurut Budi akan menjadi penentu siapa saja negara dan segmen orang yang perlu mendapatkan prioritas daripada dana cadangan tersebut.
Hal kedua yang ingin dicapai adalah integrasi labolatorium genome sequencing dari seluruh dunia. Budi mengatakan bila hal ini bisa dilakukan maka seluruh labolatorium ini akan mampu mengidentifikasi virus, varian atau bakteri baru dengan cukup cepat.
Yang ketiga harmonisasi standar perjalanan atau proses, baik itu berupa sertifikat vaksin maupun sertifikat testing. Hal ini, ujar Budi, diperlukan sehingga apabila terjadi pandemi baru dan sebuah wilayah harus ditutup atau lockdown, maka orang yang sehat dan sudah divaksin tetap bisa bergerak sehingga roda perekonomian tetap berputar.
“Pengalaman kita pandemi kemarin begitu lockdown ekonomi berhenti, kalau berhenti mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi. Dengan kita memiliki standar harmonisasi, sertifikat vaksin dan testing ini diharapkan kalau nanti terjadi pandemi, tenaga dan barang yang kritikal masih bisa bergerak, dan standar ini menggunakan WHO, pilot project-nya sudah berjalan, dan sudah lebih dari 30 negara, paling besar kemarin Brazil dengan Uni Eropa,” jelasnya.
Terakhir, Indonesia juga ingin melakukan standarisasi pengembangan vaksin dengan penggunaan teknologi terbaru sehingga ketersediaan dan akses vaksin di seluruh dunia dapat merata. Budi menuturkan, saat ini sudah ada sejumlah negara yang siap untuk berpartisipasi, antara lain Afrika Selatan, Brazil, Argentina, India, dan Indonesia.
"Kita harapkan round pertama ini kita bisa mencapai milestone yang cukup baik sehingga nanti round kedua meeting menteri kesehatan di bulan Oktober kita bisa memfinalisasi semua deliverables secara konkret sehingga nanti pada saat leaders meeting di bulan November kelima hal yang tadi ingin kita capai sudah selesai," pungkasnya. [gi/em]
