Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate, mengatakan terputusnya kabel laut fiber optik milik PT Telkom yakni Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura terjadi pada posisi 280 kilometer dari Kota Biak di kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut.
Kabel laut fiber optik itu putus pada 30 April 2021 sekitar pukul 19.40 WIB atau 21.40 WIT yang menyebabkan terjadinya gangguan telekomunikasi di sejumlah wilayah di Papua hingga saat ini.
"Gangguan infrastruktur telekomunikasi ini sampai sekarang dari hasil pengamatan kami diakibatkan karena faktor alam," kata Johnny, Senin (7/6).
Kejadian putusnya kabel laut fiber optik di wilayah tersebut bukan yang pertama. Menurut Johnny, kejadian serupa telah lima kali terjadi dan faktor alam menjadi penyebab utama.
"Empat kejadian sebelumnya diakibatkan oleh faktor alam dan satu akibat dari alat bantu tangkap ikan. Dapat kami simpulkan sementara sebelum nanti keputusan atau evaluasi akhir disampaikan kepada media yaitu potensi diakibatkan oleh faktor alam," ungkapnya.
Johnny menuturkan, putusnya kabel laut tersebut berdampak pada total traffic dari normal sistem komunikasi di Papua.
"Sekitar 154 Gbps (terdampak) dari total traffic di Papua sebesar 464 Gbps. Terdampak itu sepertiga dari total traffic," tuturnya.
Namun, Johnny membantah terputusnya kabel laut fiber optik itu menyebabkan total blackout atau pemadaman total di Papua. Terputusnya kabel laut fiber optik hanya berdampak pada empat titik, yaitu di Kota Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi.
"Bukan di seluruh Papua," ucapnya.
Dalam mengatasi serta menanggulangi kejadian tersebut, kata Johnny, pihaknya telah melakukan koordinasi secara terus menerus dengan PT Telkom untuk upaya penanganan dan pemulihan jaringan di wilayah terdampak.
"Gangguan akibat terputusnya fiber optik itu 150 Gbps dan tersedia hanya 4,7 Gbps back-up kapasitas. Sehingga belum memungkinkan pemulihan menyeluruh layanan telekomunikasi di wilayah empat titik tersebut," katanya.
Johnny menjelaskan, pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah yang terdampak tidak dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, kabel laut fiber optik yang terputus itu berada di kedalaman 4.050 meter di bawah permukaan laut. Dalam mengatasi hal tersebut, setidaknya membutuhkan peralatan khusus yaitu penggelaran kabel bawah laut.
Di Indonesia, kata Johnny, hanya ada empat kapal yang mungkin bisa melakukan penggelaran kabel bawah laut. Namun, dua di antaranya tidak berfungsi, dan satu sedang menjalani pemeliharaan (maintenance.
"Lalu, hanya tersisa satu kapal. Saat ini satu kapal itu yang digunakan PT Telkom untuk menggelar mengangkat kabel yang terputus dan menyambungkan kabelnya. Dilakukan dari wilayah timur ke barat," jelasnya.
Menkominfo pun menargetkan pemulihan jaringan telekomunikasi di empat wilayah itu akan rampung dalam satu pekan ke depan.
"Setidaknya di bulan ini pemulihan operasi ke kapasitas semula bisa dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Bidang Internet Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Edho Sinaga, mengatakan terputusnya jaringan internet di beberapa wilayah di Papua itu membuat para jurnalis kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.
Edho menyampaikan yang agak janggal adalah ada proses yang tidak disampaikan pemerintah. Ditambah lagi, jurnalis tidak memberikan informasi,
"Teman-teman di Papua tidak bisa memberitakan informasi. Teman-teman saya menyampaikan berita yang akan saya edit via SMS. Dikirim hari ini dan sampainya besok," kata Edho dalam webinar tentang Penyempitan Ruang Kebebasan Internet: Peretasan, Pemblokiran, dan Penutupan Internet di Era Jokowi, Minggu (6/7).
Edho pun mempertanyakan terputusnya jaringan telekomunikasi itu memang benar-benar mengalami kerusakan atau tidak.
"Apakah memang benar ada kerusakan? Kalau kerusakannya ada di jalur Biak-Sorong. Kenapa di Biak, Sorong dan Manokwari itu lancar jaya. Kenapa yang terjadi pembatasan akses internet hanya ada di Jayapura," ujarnya.
Sedangkan, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, mengatakan jaringan internet yang belum pulih di sejumlah wilayah di Papua pada akhir April lalu telah menghambat masyarakat dalam mengaksesi informasi.
"Dampaknya sudah kelihatan. Masyarakat juga sudah mengeluhkan sejak jauh hari bahwa yang terganggu pertama adalah dalam segi kemampuan untuk mengakses informasi," kata Damar kepada VOA, Minggu (23/5).
Pemerintah diminta untuk mempercepat upaya pemulihan sistem komunikasi di Papua agar tidak memperburuk dampak sektor publik lainnya yang berkaitan dengan informasi.
Kemudian, pemerintah harus menyediakan informasi yang akuntabel dan bisa diakses secara berkelanjutan oleh publik terkait pemulihan sistem komunikasi kabel laut SMPCS ruas Biak-Jayapura. [aa/em]
