Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengutuk penangkapan yang dilakukan otoritas Hong Kong terhadap sekelompok aktivis pro-demokrasi, dan menyebut dengan tegas tindakan itu "penyalahgunaan dalam penegakan hukum untuk tujuan politik."
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, Senin (2/11), Pompeo menyatakan "pelecehan dan intimidasi" pemerintah Hong Kong terhadap perwakilan pro-demokrasi serta berupaya untuk membungkam perbedaan pendapat "merupakan contoh nyata keterlibatan yang terus berlanjut dengan Partai Komunis China yang otoriter," yang dinilai Pompeo "berusaha untuk menghilangkan otonomi yang dijanjikan bagi Hong Kong ...”
Menlu AS itu meminta Beijing dan Hong Kong untuk menghormati hak rakyat Hong Kong dalam menyampaikan keluhan melalui pejabat terpilih.
Tujuh orang ditangkap pada Minggu (1/11), termasuk mantan anggota parlemen dan beberapa saat ini masih menjabat.
Polisi Hong Kong mengonfirmasi penangkapan itu terkait dengan bentrokan di badan legislatif kota selama pertikaian antara anggota parlemen pro-demokrasi dan pro-Beijing pada awal 2020
Sebuah pernyataan polisi menyatakan enam pria dan satu perempuan telah ditahan karena dicurigai menghina dan mengganggu anggota legislatif. Mereka kemudian dibebaskan pada sore hari.
Dalam konferensi pers pada Minggu (1/11), beberapa pejabat kepolisian Hong Kong membela penangkapan itu serta menjelaskan itu dilakukan berdasarkan beberapa bukti dan tidak ada hubungannya dengan "status sosial atau latar belakang politik" dari mereka yang ditahan.
Dalam sebuah konferensi pers terpisah pada hari yang sama, para aktivis menyebut penangkapan tersebut "tidak masuk akal" dan "sama sekali tidak dapat diterima." Mereka menegaskan pemerintah telah "berdalih dan menggunakan tuduhan tidak berdasar untuk menekan pihak oposisi."
Dalam pemberitaan terkait, The New York Times melaporkan anggota parlemen pro-demokrasi lainnya ditangkap pada Senin (2/11), sehingga total yang ditahan menjadi delapan. [mg/pp]
