Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen membantu penyelesaian krisis kemanusiaan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Dalam pernyataan pers tahunan di kantornya, Selasa (10/1), Retno mengatakan pada penghujung tahun lalu Indonesia berdiplomasi dengan intensif untuk membantu menyelesaikan konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Retno menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan kekhawatiran atas perkembangan kemanusiaan dan keamanan, terutama terkait minoritas Muslim di Rakhine.
"Indonesia menekankan pentingnya pembangunan secara inklusif, penghormatan hak asasi manusia, dan proteksi terhadap semua komunitas, sekaligus pada saat yang sama menawarkan saran dan bantuan penyelesaian isu ini, serta menawarkan kerjasama yang tidak hanya bersifat segera, namun juga untuk jangka menengah dan panjang," ujarnya.
Retno mengatakan Indonesia telah melakukan berbagai komunikasi dan pertemuan, antara lain dengan Konselor Myanmar Aung San SuuKyi, Ketua Komisi Penasihat Rakhine Kofi Annan, menteri luar negeri dan perdana menteri Bangladesh, serta berbagai pemangku kepentingan di Jakarta, Yangon, dan Dhaka.
Retno bertemu Suu Kyi di ibukota Naypyidaw, Myanmar, pada 6 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia atas situasi keamanan dan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. Retno mengatakan Suu Kyi sepakat soal pentingnya pembangunan yang inklusif.
Dalam pertemuan tersebut, Suu Kyi menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan yang tiba di Rakhine setelah kejadian 9 Oktober 2016, ketika warga Rohingya terpaksa mengungsi akibat pembersihan oleh militer Myanmar.
"Sebagai bagian dari upaya shuttle diplomacy, saya juga melakukan kunjungan langsung ke kamp pengungsi Kutupalong di Cox Baza di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Kepedulian Indonesia juga diwujudkan melalui pengiriman sepuluh kontainer bangtuan kemanusiaan ke Negara Bagian Rakhinepada tanggal 29 Desember 2016," katanya.
Retno mengatakan pemerintah Indonesia akan terus melakukan diplomasi bagi kemanusiaan, secara konstruktif, tanpa kegaduhan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah Indonesia harus membantu muslim Rohingya yang mengungsi ke Indonesia.
"Saya harapkan dalam hal ini kita harus mengedepankan kemanusiaan.Jadi harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik, Mengenai proses berikutnya nanti kita atur," katanya.
Penderitaan warga minoritas muslim Rohingya telah mendapat perhatian dunia internasional, termasuk para penerima Hadiah Nobel untuk Perdamaian. Mereka mendesak Suu Kyi, sesama pemenang, untuk menjamin hak asasi manusia komunitas Rohingya.
Meskipun sudah puluhan tahun tinggal Myanmar, etnis minoritas ini tetap tidak diakui sebagai warga negara, baik di Myanmar maupun di Bangladesh. Meluasnya aksi kekerasan membuat banyak warga Rohingya yang mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pencabutan kartu identitas penduduk – yang dikenal sebagai “Kartu Putih” bagi orang Rohingya – oleh pemerintah Myanmar, dinilai sebagai salah satu faktor yang membuat mereka nekad mempertaruhkan nyawa mengarungi laut demi menyelamatkan diri dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
Sejak 31 Maret 2015 sekitar 300 ribu “Kartu Putih” sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal dengan kartu itu warga Rohingya bisa memberikan suara dalam pemilihan umum dan mendapatkan hak-hak kewarganegaraan lainnya.
