NATO menyetujui permintaan pemerintah sementara Libya untuk menangguhkan keputusan untuk mengakhiri peranannya di Libya. Sementara itu, perembukan terus dilakukan dengan PBB dan Dewan Transisi Nasional (NTC) mengenai mekanisme dan jadwal berakhirnya operasi tersebut.
Pekan lalu, NATO mengumumkan rencana awal untuk mengurangi secara bertahap misi militernya pada tanggal 31 Oktober. Para menteri NATO sebelumnya telah dijawalkan untuk mengadakan pertemuan pada hari Rabu di Brussels untuk menfinalisasikan tanggal berakhirnya misi, tetapi pengambilan keputusan ditangguhkan hingga Jumat.
Pemimpin sementara Libya mendesak NATO agar meneruskan misinya sampai paling sedikit akhir tahun ini. Pemimpin NTC Mustafa Abdul Jalil mengatakan penangguhan itu akan turut mencegah lasykar yang setia kepada pemimpin terguling Moammar Gaddafi berkumpul kembali dan menimbulkan ancaman keamanan.
Di New York, para diplomat mengatakan Dewan Keamanan berencana untuk mengakhiri pengesahan PBB untuk zona larangan terbang di Libya pekan ini, walaupun ada seruan dari pemerintah agar menunggu. Tindakan tersebut dapat dikatakan akan mengakhiri izin NATO untuk beroperasi di Libya.
Pimpinan militer Qatar pada hari Rabu mengatakan negara-negara Barat telah mengusulkan pembentukan sekutu baru yang dipimpin oleh Doha untuk membantu Libya setelah NATO mengakhiri misinya.
Qatar, menurut Mayor Jenderal Hamad bin Ali al-Attiyah, telah mengirim ratusan pasukan untuk membantu pasukan revolusioner Libya yang menggulingkan Gaddafi. Negara teluk itu sebelumnya hanya mengakui bahwa pasukan udaranya turut dalam serangan yang dipimpin oleh NATO.
