Serangan Israel di timur Khan Yunis menewaskan puluhan orang pada hari Senin (22/7). Ratusan lainnya mengungsi setelah ada perintah evakuasi. Situasi inilah yang ditinggalkan Benjamin Netanyahu untuk melakukan perjalanan ke medan perang lain, kali ini medan perang politik, seiring terhentinya kampanye Presiden AS pascakeputusan Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri pada masa jabatan kedua.
“Saya akan berusaha menggalang dukungan bipartisan yang sangat penting bagi Israel, dan saya akan beri tahu teman-teman saya di kedua sisi bahwa terlepas dari siapa pun yang dipilih rakyat Amerika sebagai presiden berikutnya, Israel tetap menjadi sekutu yang tak tergantikan dan kuat bagi Amerika di Timur Tengah,” kata Netanyahu.
Itulah yang disampaikan pemimpin Israel ke hadapan publik. Namun, para analis menilai bahwa dalam persaingan potensial menuju Gedung Putih antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, Netanyahu lebih condong memilih seseorang dari Partai Republik.
“Partai Republik lebih mendukung agenda keamanan Israel. Hal itu berlaku terlepas dari siapa pun yang berkuasa di Israel. Namun, hal lainnya adalah kelompok Republik lebih memaafkan pemerintah sayap kanan Israel dan berbagai kebijakannya terhadap Palestina,” jelas Jonathan Rynhold, Kepala Departemen Studi Politik di Bar-Ilan University Israel.
Netanyahu dilaporkan meminta pertemuan dengan mantan presiden Trump, yang telah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-Israel yang signifikan selama masa jabatannya.
Trump melakukan mediasi Perjanjian Abraham yang menormalisasikan hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dia juga memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke wilayah sengketa Yerusalem, dan mengakui aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan.
“Dengan Kamala, dia (Netanyahu) mungkin akan tetap mendapat seseorang yang mendukung hubungan AS-Israel. Namun, saya kira akan lebih keras, tentu saja secara retorika, dalam hal kependudukan Israel. Dan jauh, sangat jauh lebih bersimpati terhadap penderitaan rakyat Palestina, serta hak orang-orang Palestina,” sebut Aaron David Miller dari Carnegie Endowment for Internasional Peace.
Pada akhirnya, tujuan utama Netanyahu berada di Washington adalah untuk mempersiapkan landasan bagi pemerintahan Amerika berikutnya, serta memajukan berbagai agenda politiknya sendiri dalam koalisinya yang rapuh; seiring Knesset Israel memasuki masa reses selama hampir tiga bulan.
“Mungkin ada momen politik yang memberdayakan Netanyahu untuk bermanuver begitu Knesset memasuki reses, tanpa mengakibatkan perpecahan koalisi. Karena itu tidak bisa dilakukan sampai Knesset kembali beroperasi,” jelas Nimrod Goren, peneliti senior Urusan Israel di Middle East Institute.
Dalam kurun waktu tersebut, Netanyahu berpotensi melawan sejumlah faksi sayap kanan dalam koalisinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas setelah hampir sembilan bulan berperang.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada pekan lalu bahwa kesepakatan semacam itu bisa dicapai.
“Saya yakin kita berada sudah dekat dan menuju ke gawang untuk mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, pemulangan sandera, dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas yang abadi,” ujar Blinken.
Namun, sebagian besar analis skeptis kesepakatan gencatan senjata akan bisa melampaui tahap pertama, yakni jeda enam minggu dalam pertempuran sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah sandera yang ditahan oleh Hamas. [th/jm]
Forum