JAKARTA —
Nahdlatul Ulama meminta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan menyusul insiden tewasnya seorang perempuan hamil karena kecelakaan mobil dalam razia ilegal untuk mengekang prostitusi selama bulan suci Ramadan.
"Perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran Islam,” ujar Aqil Siradj, ketua Nahdlatul Ulama (NU), Senin (29/7).
“Kami mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok yang melakukan vandalisme ini.”
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang berdiam diri saat kelompok ini merusak gereja, menyerang jemaat gereja dan membakar masjid-masjid Ahmadiyah dan Syiah yang dianggap sesat.
Insiden terakhir terjadi 18 Juli di Kendal, Jawa Tengah. Sekitar 50 orang anggota FPI berupaya merazia daerah yang diyakini mengizinkan prostitusi. Saat kabur dari wilayah itu untuk menghindari massa yang marah karena mereka merusak tempat-tempat usaha, salah satu kendaraan mereka menabrak pasangan di atas sepeda motor, menewaskan seorang perempuan hamil dan melukai suaminya.
Dalam razia terpisah, kelompok ini juga merusak toko minuman keras di Makassar.
Meski ada penangkapan dalam dua kasus tersebut, namun lemahnya penegakan hukum telah memicu kemarahan masyarakat.
“Posisi saya sangat jelas, saya tidak akan mentolerir bentuk intoleransi apa pun,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu lalu.
“Ini harus dicegah agar tidak ada kelompok lain, termasuk FPI, terlibat dalam kekerasan.”
FPI menanggapi pernyataan itu dengan menyebut Presiden “pecundang” dan “mencederai ajaran Islam.” Dua hari kemudian, akibat tekanan, pemimpin FPI Rizieq Shihab meminta maaf dan berjanji menindak anggotanya yang terlibat dalam kekerasan.
Aktivis hak asasi manusia Hendardi dari Setara Institute, lembaga pengawas toleransi antar keyakinan, mengatakan kontroversi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen polisi, yang para pemimpinnya telah berulangkali bersumpah membendung razia yang dilakukan FPI.
“Sepertinya polisi tidak serius dan ada keengganan untuk mengambil aksi hukum melawan FPI,” ujar Hendardi.
Petisi daring menuntut pembubaran FPI telah ditandatangani lebih dari 41.000 orang pada Senin. (AP/Niniek Karmini)
"Perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran Islam,” ujar Aqil Siradj, ketua Nahdlatul Ulama (NU), Senin (29/7).
“Kami mendesak pemerintah untuk membubarkan kelompok yang melakukan vandalisme ini.”
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang berdiam diri saat kelompok ini merusak gereja, menyerang jemaat gereja dan membakar masjid-masjid Ahmadiyah dan Syiah yang dianggap sesat.
Insiden terakhir terjadi 18 Juli di Kendal, Jawa Tengah. Sekitar 50 orang anggota FPI berupaya merazia daerah yang diyakini mengizinkan prostitusi. Saat kabur dari wilayah itu untuk menghindari massa yang marah karena mereka merusak tempat-tempat usaha, salah satu kendaraan mereka menabrak pasangan di atas sepeda motor, menewaskan seorang perempuan hamil dan melukai suaminya.
Dalam razia terpisah, kelompok ini juga merusak toko minuman keras di Makassar.
Meski ada penangkapan dalam dua kasus tersebut, namun lemahnya penegakan hukum telah memicu kemarahan masyarakat.
“Posisi saya sangat jelas, saya tidak akan mentolerir bentuk intoleransi apa pun,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minggu lalu.
“Ini harus dicegah agar tidak ada kelompok lain, termasuk FPI, terlibat dalam kekerasan.”
FPI menanggapi pernyataan itu dengan menyebut Presiden “pecundang” dan “mencederai ajaran Islam.” Dua hari kemudian, akibat tekanan, pemimpin FPI Rizieq Shihab meminta maaf dan berjanji menindak anggotanya yang terlibat dalam kekerasan.
Aktivis hak asasi manusia Hendardi dari Setara Institute, lembaga pengawas toleransi antar keyakinan, mengatakan kontroversi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen polisi, yang para pemimpinnya telah berulangkali bersumpah membendung razia yang dilakukan FPI.
“Sepertinya polisi tidak serius dan ada keengganan untuk mengambil aksi hukum melawan FPI,” ujar Hendardi.
Petisi daring menuntut pembubaran FPI telah ditandatangani lebih dari 41.000 orang pada Senin. (AP/Niniek Karmini)
