Beberapa menit setelah parlemen bersidang hari Kamis, fraksi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beroposisi memenuhi lorong ruang sidang dan meneriakkan tuntutan agar Perdana Menteri Manmohan Singh mundur.
Pihak oposisi telah menyampaikan tuntutan itu sejak hari Selasa, beberapa hari setelah auditor nasional mengeluarkan laporan yang menyebutkan pemerintah menjual ladang-ladang batubara kepada perusahaan-perusahaan swasta antara tahun 2004 dan 2009 secara tidak transparan dan tanpa tender yang bersaing. Auditor memperkirakan perusahaan-perusahaan swasta beruntung lebih dari 34 miliar dolar, yang seharusnya masuk ke kas negara.
Laporan itu membebaskan Manmohan Singh, tetapi BJP mengatakan perdana menteri itu harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara tersebut karena ia adalah orang yang bertanggung jawab di kementerian batubara ketika lisensi diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta.
Pemerintah menolak tuntutan pengunduran diri perdana menteri, dan menawarkan perdebatan mengenai laporan itu.
Menteri Hukum India, Salman Khurshid, menuduh BJP menyandera parlemen demi keuntungan partai.
Ia mengatakan, "Mengapa mereka tidak bersedia mendengar? Saya tidak tahu, semata-mata karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran.”
Skandal tambang batubara adalah yang terbaru yang melanda India, di mana Perdana Menteri Singh secara luas dituduh tidak serius dalam mengatasi korupsi. Serangkaian penggelapan miliaran dolar telah terungkap dalam dua tahun terakhir yang berkaitan dengan pesta olah raga Commonwealth tahun 2010 dan penjualan lisensi ponsel.
Karena baik Partai Kongres maupun Partai Bharatiya Janata berseteru mengenai skandal korupsi terbaru, kekhawatiran semakin meningkat bahwa kebuntuan parlemen itu akan menunda pensahan rancangan undang-undang reformasi yang penting ketika laju pertumbuhan ekonomi melamban.
C.V. Madhukar, kepala institut kebijakan di New Delhi, PRS Legislative Research, mengatakan ada lebih dari 100 RUU yang harus disahkan oleh parlemen, termasuk RUU mengenai pembebasan lahan dan reformasi peradilan.
"Ada banyak RUU yang tertunda di parlemen, yang semuanya penting dan berjangkauan luas dan berdampak besar pada ekonomi dan rakyat. Semua RUU ini sangat penting dan sekarang macet. Meskipun isu-isu yang diangkat mungkin sah, rancangan undang-undang yang macet mengakibatkan konsekuensi nasional yang besar bagi kita semua," paparnya.
Partai-partai oposisi selama ini sering mengganggu parlemen dengan harapan untuk menekan pemerintah. Tetapi taktik itu lebih sering digunakan dalam dua tahun terakhir.
Pihak oposisi telah menyampaikan tuntutan itu sejak hari Selasa, beberapa hari setelah auditor nasional mengeluarkan laporan yang menyebutkan pemerintah menjual ladang-ladang batubara kepada perusahaan-perusahaan swasta antara tahun 2004 dan 2009 secara tidak transparan dan tanpa tender yang bersaing. Auditor memperkirakan perusahaan-perusahaan swasta beruntung lebih dari 34 miliar dolar, yang seharusnya masuk ke kas negara.
Laporan itu membebaskan Manmohan Singh, tetapi BJP mengatakan perdana menteri itu harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara tersebut karena ia adalah orang yang bertanggung jawab di kementerian batubara ketika lisensi diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta.
Pemerintah menolak tuntutan pengunduran diri perdana menteri, dan menawarkan perdebatan mengenai laporan itu.
Menteri Hukum India, Salman Khurshid, menuduh BJP menyandera parlemen demi keuntungan partai.
Ia mengatakan, "Mengapa mereka tidak bersedia mendengar? Saya tidak tahu, semata-mata karena mereka tidak mau mendengarkan kebenaran.”
Skandal tambang batubara adalah yang terbaru yang melanda India, di mana Perdana Menteri Singh secara luas dituduh tidak serius dalam mengatasi korupsi. Serangkaian penggelapan miliaran dolar telah terungkap dalam dua tahun terakhir yang berkaitan dengan pesta olah raga Commonwealth tahun 2010 dan penjualan lisensi ponsel.
Karena baik Partai Kongres maupun Partai Bharatiya Janata berseteru mengenai skandal korupsi terbaru, kekhawatiran semakin meningkat bahwa kebuntuan parlemen itu akan menunda pensahan rancangan undang-undang reformasi yang penting ketika laju pertumbuhan ekonomi melamban.
C.V. Madhukar, kepala institut kebijakan di New Delhi, PRS Legislative Research, mengatakan ada lebih dari 100 RUU yang harus disahkan oleh parlemen, termasuk RUU mengenai pembebasan lahan dan reformasi peradilan.
"Ada banyak RUU yang tertunda di parlemen, yang semuanya penting dan berjangkauan luas dan berdampak besar pada ekonomi dan rakyat. Semua RUU ini sangat penting dan sekarang macet. Meskipun isu-isu yang diangkat mungkin sah, rancangan undang-undang yang macet mengakibatkan konsekuensi nasional yang besar bagi kita semua," paparnya.
Partai-partai oposisi selama ini sering mengganggu parlemen dengan harapan untuk menekan pemerintah. Tetapi taktik itu lebih sering digunakan dalam dua tahun terakhir.
