Partai oposisi utama di Thailand kini menuntut penjelasan dari pemerintah atas perannya dalam keputusan Jepang memberi visa bagi mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang buron.
Seorang juru bicara Partai Demokrat mengatakan pemerintah Thailand mungkin telah menyesatkan publik tentang pembicaraannya dengan pejabat-pejabat Jepang, mengacu pada berbagai keterangan yang berbeda-beda yang dikemukakan pekan ini.
Berbagai laporan mengatakan partai yang dikalahkan baru-baru ini sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Surapong Towijak-chaikul – menteri luar negeri yang baru, jika ia yang mendesak Jepang untuk mengeluarkan visa tersebut. Undang-undang Jepang melarang pemberian visa kepada buronan kecuali di bawah kondisi-kondisi khusus.
Laporan-laporan tersebut mengatakan partai oposisi itu berpandangan pemerintah baru Thailand yang dipimpin oleh adik Thaksin, secara hukum wajib terus mengupayakan penahanan dan melakukan ekstradisi Thaksin.
Thaksin Shinawatra divonis bersalah secara in absentia atas tuduhan-tuduhan korupsi ketika Partai Demokrat berkuasa.
