Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memulai proses mengatasi berbagai masalah antara kedua negara, setelah memburuk cukup lama.
Kamboja secara terbuka bersuka cita dalam bulan Juli ketika partai Yingluck memenangkan pemilu Thailand dan menggantikan pemerintahan Abhisit yang dirasa Kamboja tidak bisa diajak bekerjasama.
Perdana Menteri Yingluck memimpin partai politik saudara laki-lakinya, Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri dan sekutu Hun Sen.
Dalam masa jabatan Abhisit hubungan antara kedua negara anjlok sampai ke titik terendah dan ditandai dengan meningkatnya polemik dan serangkaian bentrokan perbatasan yang mengakibatkan sedikitnya 28 orang tewas tahun ini. Indonesia yang menjadi ketua ASEAN saat ini memimpin upaya untuk mencapai gencatan senjata.
Bulan Juli Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan kedua pihak harus menarik pasukannya dari wilayah yang dipersengketakan dekat Vihara Preah.
Menteri Penerangan Kamboja Khieu Kanharith mengatakan kedua pemimpin itu membahas isu itu di Phnom Penh.
“Pertama-tama, ketika kami membahas masalah perbatasan, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan kami harus mengikuti keputusan Mahkamah Internasional, dan juga terus menghormati peran Indonesia. Perdana Menteri Thailand setuju,” ujar Kanharith.
Khieu Kanharith mengatakan Kamboja dan Thailand juga setuju untuk bekerjasama menumpas kejahatan lintas batas.
Thailand mengatakan akan mengirim kelompok pebisnis ke Kamboja akhir tahun ini untuk mengupayakan dan mendorong pedagangan dan investasi. Perdagangan kedua negara tidak mengalami pertumbuhan dalam setahun atau dua tahun terakhir, sementara investasi Thailand di Kamboja anjlok.
Singkatnya, Kanharith mengatakan perundingan itu berhasil.
Sebelumnya, juru bicara pemerintah Kamboja Koy Kuong telah memperkirakan kunjungan itu adalah untuk memperbaiki hubungan bilateral dan kerjasama dalam semua bidang, dengan penekanan pada penyelesaian perbedaan melalui dialog.
Isu-isu yang belum selesai antara kedua negara termasuk penentuan garis demarkasi kedua negara, proses perundingan yang terhenti di bawah Abhisit, dan bagaimana membagi minyak dan gas di zona seluas 27.000 kilometer persegi di Teluk Thailand.
