Begitu kuatnya tekanan dalam konflik di perbatasan Thailand-Kamboja, sehingga Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini memutuskan untuk menengahi sengketa yang mengundang keprihatinan dari PBB tersebut. Namun, ASEAN tetap meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa masalah itu dapat diselesaikan oleh ASEAN sendiri.
Demikian yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam keterangan pers yang digelar usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, di Istana Merdeka, Senin siang. “Berkaitan dengan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja yang menjadi perhatian masyarakat internasional, saya senang mendengar apa yang disampaikan Perdana Menteri Shinawatra bahwa kemajuannya baik, bahkan beliau berencana berkunjung ke Kamboja tiga hari yang akan datang", ungkap Presiden SBY.
"Ini tentu sesuai dengan harapan ASEAN, bahwa sengketa di perbatasan itu dapat diselesaikan dengan bijak dan damai. Indonesia terus menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa masalah itu dapat diselesaikan oleh Thailand dan Kamboja, Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan menjadi bagian dalam proses itu”, demikian dikatakan presiden RI.
Selain masalah sengketa perbatasan, kedua pihak juga membicarakan konflik di Thailand Selatan yang melibatkan warga muslim Pattani.
Yingluck Shinawatra mengatakan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah “penghubung” Thailand dengan negara-negara Islam lainnya.
“Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap Presiden Yudhoyono untuk dukungan dan pengertiannya atas kebijakan pemerintah Thailand, dalam menuntaskan konflik di wilayah selatan. Juga atas kesediaan pemerintah Indonesia memberikan beasiswa untuk para pelajar yang berasal dari Thailand Selatan, dan bekerjasama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI),” papar Yingluck Shinawatra.
Ia juga telah menugaskan Menteri Luar Negeri Thailand dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, agar menindaklanjuti hasil pembicaraannya dengan Presiden Yudhoyono, untuk memastikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat di kedua negara.
Pertikaian antara warga Muslim di Thailand Selatan dengan pemerintah Thailand, dalam beberapa tahun telah dicoba untuk diselesaikan dengan pendekatan non pemerintah, yaitu dengan mengirimkan utusan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Upaya ini cukup berhasil meredam konflik, namun tidak menjamin akan sepenuhnya selesai.
Pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Bantarto Bandoro, menilai bahwa meskipun Indonesia selalu menawarkan diri untuk membantu, pemerintah Thailand saat ini cenderung ingin menyelesaikan sendiri konflik politik di dalam negerinya. Hal yang sama juga terjadi dalam sikap Thailand menghadapi konflik di perbatasan Kamboja. “Sebetulnya memang keterlibatan aktor non negara sama pentingnya dengan peran negara (pemerintah). Tetapi karena saya lihat ini lebih banyak menyangkut taruhan-taruhan atas kepentingan nasional Thailand, maka peran negara akan jauh lebih dominan," demikian ungkap Bantarto Bandoro.
Topik-topik lain yang dibahas kedua kepala pemerintahan adalah kerjasama di bidang ekonomi dan energi, perikanan, pariwisata, serta persiapan Indonesia menyelenggarakan KTT ASEAN dan KTT Asia Timur (East Asia Summit), pada November mendatang di Bali.
