JAKARTA —
Dr. Razeen Sally, asisten pengajar di Cato Institute yang sekaligus menjabat sebagai Direktur di European Centre for International Political Economy (ECIPE) mengatakan regulasi perdagangan justru menghambat Indonesia dalam perdagangan internasional.
Hal itu dikatakan oleh Dr. Razeen Sally saat melakukan diskusi mengenai perdagangan bebas di Pusat Kebudayaan @america Jumat Malam, (25/4/2014).
“Saya adalah orang yang sangat percaya pada perdagangan bebas dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara, produktivitas, membuka lapangan pekerjaan dan banyak hal lainnya,” kata Dr. Razeen Sally.
Menurut Dr Razeen, prinsip dasar dalam melakukan perdagangan bebas adalah jika suatu negara membuka diri dengan impor maka disaat yang sama negara itu menarik masuknya investor asing.
“Jika anda membuka diri untuk impor, itu berarti menarik masuknya investor asing dan beberapa diantaranya menarik mereka pula untuk melakukan ekspor. Negara membuka diri untuk masuknya teknologi dari luar untuk meningkatkan teknologi di dalam negeri dan juga menyediakan persaingan yang lebih kompetitif bagi perusahaan-perusahaan domestic,” lanjut Dr. Razeen.
Ia mengatakan untuk Indonesia, pilihan untuk melakukan perdagangan bebas dapat diwujudkan dengan baik karena kondisi politik yang relatif stabil, potensi penduduk yang besar dan ekonomi yang tetap bisa tumbuh disaat banyak negara mengalami krisis.
Menurutnya negara yang paling sukses menjalankan perdagangan bebas adalah Singapura dan Hongkong. Hal itu ditandai dengan kemudahan melakukan bisnis di kedua negara itu bagi investor asing.
Sementara untuk negara berkembang di Asia lainnya, ia mengambil contoh India, yang melakukan reformasi ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Kondisi yang membutuhkan biaya besar itu akhirnya membuat pasar India jatuh, dan memaksa India untuk membuka investasi asing.
Dr. Razeen menyarankan Indonesia untuk segera membuka pasar sebelum terlambat seperti yang dialami oleh India. Namun halangan yang kerap ditemui di Indonesia adalah meskipun pemerintah bersikap terbuka namun peraturan yang ada justru menghambat terjadinya perdagangan bebas.
Aturan itu menurutnya terkait dengan hambatan non tarif bagi produk agrikultur dan industri berat, pembatasan ekspor khususnya untuk bahan mineral mentah, dan sejumlah aturan yang membatasi masuknya investasi asing serta aturan ketenagakerjaan.
Dengan regulasi yang menghambat itu menurutnya akan merugikan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Bermarkas di Brussels, European Centre for International Political Economy (ECIPE) merupakan sebuah lembaga penelitian independen dan non-profit yang berfokus pada kebijakan perdagangan dan isu kebijakan ekonomi internasional.
Hal itu dikatakan oleh Dr. Razeen Sally saat melakukan diskusi mengenai perdagangan bebas di Pusat Kebudayaan @america Jumat Malam, (25/4/2014).
“Saya adalah orang yang sangat percaya pada perdagangan bebas dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara, produktivitas, membuka lapangan pekerjaan dan banyak hal lainnya,” kata Dr. Razeen Sally.
Menurut Dr Razeen, prinsip dasar dalam melakukan perdagangan bebas adalah jika suatu negara membuka diri dengan impor maka disaat yang sama negara itu menarik masuknya investor asing.
“Jika anda membuka diri untuk impor, itu berarti menarik masuknya investor asing dan beberapa diantaranya menarik mereka pula untuk melakukan ekspor. Negara membuka diri untuk masuknya teknologi dari luar untuk meningkatkan teknologi di dalam negeri dan juga menyediakan persaingan yang lebih kompetitif bagi perusahaan-perusahaan domestic,” lanjut Dr. Razeen.
Ia mengatakan untuk Indonesia, pilihan untuk melakukan perdagangan bebas dapat diwujudkan dengan baik karena kondisi politik yang relatif stabil, potensi penduduk yang besar dan ekonomi yang tetap bisa tumbuh disaat banyak negara mengalami krisis.
Menurutnya negara yang paling sukses menjalankan perdagangan bebas adalah Singapura dan Hongkong. Hal itu ditandai dengan kemudahan melakukan bisnis di kedua negara itu bagi investor asing.
Sementara untuk negara berkembang di Asia lainnya, ia mengambil contoh India, yang melakukan reformasi ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Kondisi yang membutuhkan biaya besar itu akhirnya membuat pasar India jatuh, dan memaksa India untuk membuka investasi asing.
Dr. Razeen menyarankan Indonesia untuk segera membuka pasar sebelum terlambat seperti yang dialami oleh India. Namun halangan yang kerap ditemui di Indonesia adalah meskipun pemerintah bersikap terbuka namun peraturan yang ada justru menghambat terjadinya perdagangan bebas.
Aturan itu menurutnya terkait dengan hambatan non tarif bagi produk agrikultur dan industri berat, pembatasan ekspor khususnya untuk bahan mineral mentah, dan sejumlah aturan yang membatasi masuknya investasi asing serta aturan ketenagakerjaan.
Dengan regulasi yang menghambat itu menurutnya akan merugikan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Bermarkas di Brussels, European Centre for International Political Economy (ECIPE) merupakan sebuah lembaga penelitian independen dan non-profit yang berfokus pada kebijakan perdagangan dan isu kebijakan ekonomi internasional.
