Lebih dari 20 pakar PBB menandatangani sebuah pernyataan bersama pada hari Kamis (7/3), mendesak India agar "mengakhiri serangan-serangan terhadap minoritas." Desakan disampaikan menjelang pemilu nasional India yang diperkirakan dimulai bulan April.
Komisi Tinggi untuk HAM PBB, Volker Turk mengatakan, “Hak atas perdamaian adalah inti dari semua hak asasi manusia. Tanpa perdamaian, semua hak lainnya akan hilang. Penting bagi kita untuk memikirkan cara-cara melawan penghasutan perang, ketakutan, dan meningkatnya kebencian dan permusuhan yang tidak masuk akal, yang menghancurkan kehidupan dan hak jutaan orang."
Situasi itu kemungkinan akan memburuk menjelang pemilu di negara terpadat di dunia. Jumlah penduduk India kini 1,4 miliar.
Para pakar itu, mulai dari pelapor khusus hingga anggota kelompok kerja PBB, melaporkan berbagai permasalahan. Masalah-masalah itu mencakup kekerasan dan kejahatan yang dipicu kebencian terhadap kelompok minoritas; hasutan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan; pembunuhan yang direncanakan dan sewenang-wenang; serta penyalahgunaan lembaga-lembaga resmi terhadap lawan politik.
“Kami menyerukan India untuk menerapkan kewajiban hak asasi manusia sepenuhnya, dengan memperbaiki erosi pada hak asasi manusia dan mengatasi keprihatinan yang berulang kali diajukan oleh HAM PBB,” kata para pakar tersebut.
Mereka juga mencatat bahwa sejak tahun 2017, tidak ada pakar PBB yang berkunjung ke negara itu, dengan 15 permintaan yang belum terjawab dan masih menunggu keputusan.
Sejak Perdana Menteri India Narendra Modi menjabat pada tahun 2014, India telah dilanda banyak kekerasan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang berjumlah 200 juta jiwa. [ps/ka]
Forum