Para pejabat Palestina, Sabtu (12/8), mengatakan mereka menyambut kehadiran duta besar pertama Arab Saudi sebagai bentuk dukungan terhadap negara mereka. Pada saat yang sama, kerajaan Teluk itu juga tengah mempertimbangkan prospek menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel.
Arab Saudi telah lama mendukung perjuangan Palestina dan menghindari hubungan resmi dengan Israel. Namun, Amerika Serikat (AS) mendorong potensi kesepakatan bersejarah di Timur Tengah yang akan melibatkan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi.
Pada sebuah upacara di Yordania, penasihat diplomatik Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Majdi al-Khalidi, menerima salinan surat kepercayaan Duta Besar Nayef Al-Sudairi sebagai utusan non-residen, kata kantor berita resmi Palestina Wafa.
Langkah itu merupakan "langkah penting yang akan berkontribusi untuk lebih memperkuat hubungan persaudaraan yang kuat yang mengikat kedua negara dan kedua bangsa," kata al-Khalidi, menurut Wafa.
Analis Palestina Talal Okal mengatakan penunjukan diplomatik itu setengah langkah menuju kantor perwakilan resmi Saudi di Tepi Barat yang diduduki. “Ini juga merupakan pesan bahwa Arab Saudi berkomitmen terhadap hak-hak warga Palestina dalam negara yang berdaulat penuh,” tambahnya.
Kekhawatiran Palestina
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan pekan lalu bahwa Otoritas Palestina -- di bawah kepimpinan Abbas yang didukung Barat -- berharap dapat berkomunikasi dengan Arab Saudi mengenai kekhawatiran mereka terkait potensi normalisasi hubungan dengan Israel.
Pejabat AS, Israel, dan Saudi mengatakan kesepakatan semacam itu akan memakan waktu lama, dengan isu-isu kompleks yang harus diselesaikan, termasuk peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel dan kemungkinan pengembangan tenaga nuklir sipil oleh Arab Saudi.
Warga Palestina khawatir bahwa kesepakatan apa pun dapat melemahkan dukungan untuk tujuan mereka di dunia Arab yang lebih luas dan merusak harapan mereka akan negara Palestina merdeka.
Arab Saudi diam-diam menerima kesepakatan yang disebut Abraham Accords atau Kesepakatan Ibrahim untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Teluk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kesepakatan itu diteken pada 2000.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ditanya apakah dia akan mempertimbangkan konsesi kepada Palestina sebagai bagian dari kesepakatan dengan Arab Saudi, menjawab dalam sebuah wawancara NBC pada bulan ini: "Orang-orang Palestina harus memiliki semua kekuatan untuk mengatur diri mereka sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk mengancam kami. "
Anggota koalisi sayap kanannya, bagaimanapun, telah mengesampingkan konsesi apa pun. [ah/ft]
Forum