Panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan delapan nama kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (1/9), hasil dari seleksi ketat berdasarkan integritas, kompetensi, kepemimpinan, independensi, dan juga pengalaman yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
Presiden Jokowi mengatakan, delapan nama tersebut dibagi dalam empat bagian kerja utama para pemimpin KPK, yaitu penindakan, pencegahan, manajemen, dan supervisi dan pemantauan.
"Sehingga kita harapkan pimpinan KPK ke depan ada kombinasi dengan empat hal yang tadi saya sampaikan. Delapan nama ini besok (Rabu) saya akan siapkan suratnya. Untuk kemudian diserahkan ke DPR," ujarnya di Istana Negara.
Ketua panitia seleksi KPK, Destry Damayanti mengatakan, panitia melibatkan beberapa instansi pemerintah dan lembaga masyarakat dalam melakukan penelusuran jejak para calon, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Ada tiga faktor yang kami perhatikan. Yang pertama hasil wawancara. Hasil kesehatan, fisik dan jiwa. Dan yang ketiga adalah masukan dari lembaga-lembaga yang melakukan penelusuran rekam jejak. Dan itu ada dari Polri, Kejaksaan KPK, PPATK, BIN dan juga Kementerian Keuangan untuk melihat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajaknya. Dan tentu juga dari lembaga masyarakat dalam hal ini dikoordinir oleh ICW," ujarnya.
Anggota panitia seleksi, Yenti Garnasih menambahkan, DPR memiliki waktu tiga bulan untuk melakukan uji kelayakan calon pemimpin KPK yang baru, sebelum dilantik Presiden 30 hari sesudahnya.
Untuk bagian pencegahan nama calon pemimpin KPK adalah Saut Situmorang, staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN), dan Surya Candra, direktur Trade Union Right Center dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya.
Untuk bagian penindakan adalah Alexander Marwata, hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Brigjen Basaria Panjaitan dari Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri.
Kemudian untuk bidang manajemen adalah Agus Raharjo, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), dan Sujarnako, direktur pembinaan jaringan kerjasama antar komisi dan instansi KPK.
Lalu untuk bidang supervisi dan pemantauan, Johan Budi Santoso Prabowo yang merupakan penjabat pemimpin KPK, serta Laode Muhamad Sarif, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan penasihat senior dari Partnership for Governance Reform for Indonesia.
