Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko Susanto Ginting mengatakan, panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) harus membuat indikator yang lebih cermat terhadap calon-calon pemimpin KPK yang berasal dari institusi kepolisian, kejaksaan maupun yang berlatar belakang politisi.
Pansel KPK, lanjutnya, harus benar-benar mengukur seberapa independen, berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan calon-calon dengan latar belakang tersebut.
Sebenarnya dalam Undang-undang KPK tidak ada logika keterwakilan, menurut Miko, sehingga panitia seleksi harus keluar dari pemikiran bahwa harus ada representasi dari polisi dan kejaksaan dalam memilih kandiidat pemimpin lembaga antirasuah itu.
Untuk itu, kata Miko, lembaganya akan melakukan penelusuran terhadap calon-calon yang lolos administrasi itu, dan hasilnya akan diserahkan ke panitia seleksi.
Ia mengatakan seleksi calon pemimpin KPK harus ketat dan cermat karena calon pemimpin inilah yang akan menentukan apakah KPK akan semakin baik di kemudian hari atau tidak.
"Jadi titik tekannya pada integritas calon, kompetensi, independensi serta minimnya konflik kepentingan dari calon yang bersangkutan. Nah lebih kepada aspek personalnya," ujarnya.
Miko mengkhawatirkan adanya calon yang berafiliasi dengan partai politik atau politikus yang lolos pada seleksi tahap awal ini.
"Seberapa independen calon pimpinan KPK yang bersangkutan, seberapa jauh dia dari konflik kepentingan. Dua hal ini kan cukup rentan dialami oleh calon-calon KPK yang berlatarbelakang dari politisi," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri. Menurut Febri, lembaganya berharap panitia seleksi calon pemimpin KPK tidak meloloskan calon yang berafiliasi dengan partai politik ataupun politikus dalam proses selanjutnya.
Masuknya politikus di KPK lanjutnya menjadikan upaya menyapu koruptor rawan terhambat.
Sementara itu, juru bicara panitia seleksi, Betti S. Alisjahbana, mengajak semua masyarakat turut serta dengan menelisik rekam jejak calon dan menyampaikannya ke pansel KPK.
"Karena KPK milik kita dan kita semua berkepentingan KPK dipimpin oleh orang yang tepat, untuk itu kita membutuhkan partisipasi berbagai pihak," ujarnya.
Panitia seleksi mengumumkan 194 nama dari 611 pendaftar yang lolos tahap pertama seleksi administrasi. Mereka berlatar belakang advokat atau konsultan hukum, pegawai swasta dan badan usaha milik negara, dosen, penegak hukum yaitu polisi,jaksa, hakim auditor serta dari internal KPK.
