Menteri-menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa bertemu dengan pemimpin oposisi Belarus Svetlana Tikhanovskaya di Brussels hari Senin (21/9), sementara mereka membahas penetapan sanksi-sanksi terhadap beberapa pejabat Belarus, kemungkinan termasuk juga Presiden Alexander Lukashenko.
Tikhanovskaya mendesak Uni Eropa agar “lebih berani” dalam mengambil tindakan untuk mendukung perjuangan oposisi melawan rezim otoriter Lukashenko.
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan makan pagi dengan Tikhanovskaya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Tikhanovskaya memberi pernyataan mengenai berbagai peristiwa di Belarus. Borrell mengatakan pihaknya sangat terkesan oleh keberanian dan ketangguhan rakyat Belarus, khususnya kaum perempuan Belarus yang menunjukkan kepemimpinan nyata.
Borrell mengatakan Brussels tidak mengakui Lukashenko sebagai presiden Belarus yang sah. Borell menyatakan akan mendukung dialog nasional yang inklusif dan hak-hak rakyat Belarus bagi pemilu yang bebas dan adil. Ini, lanjutnya, tidak dapat dianggap sebagai campur tangan urusan dalam negeri karena demokrasi dan HAM merupakan inti identitas Uni Eropa.
Menteri Luar negeri Jerman Heiko Maas, yang negaranya sedang mendapat giliran sebagai presiden Uni Eropa mengatakan, “kekerasan yang dilakukan Lukashenko terhadap para demonstran damai sama sekali tidak dapat diterima.” Pembahasan mereka adalah mengenai siapa saja yang akan dikenai sanksi-sanksi Uni Eropa. Selain mereka yang terlibat kecurangan pemilu, kekerasan, pembahasan juga mencakup apakah Lukashenko yang memikul tanggung jawab juga harus dikenai sanksi, kata Maas.
Demonstrasi menentang Lukashenko terus berlanjut hampir tanpa henti sejak ia dinyatakan sebagai pemenang pemilu 9 Agustus yang disengketakan. Lukashenko telah menggunakan kekerasan dan penangkapan dalam upaya mengakhiri demonstrasi. [uh/ab]
