NEW DELHI, INDIA —
Pemerintah India mendorong rancangan undang-undang anti korupsi itu, setelah partai yang berkuasa mengalami kekalahan dalam pemilu yang sebagian disebabkan kegagalannya dalam memberantas korupsi.
Rancangan undang-undang anti-korupsi, yang dikenal sebagai RUU Lokpal, akan membentuk lembaga ombudsman independen yang dikepalai oleh seorang mantan hakim untuk mengadili para birokrat dan politisi yang didakwa melakukan korupsi. RUU itu diloloskan oleh Majelis Rendah hari Rabu (18/12), sehari setelah Majelis Tinggi menyetujuinya.
Kekalahan besar Partai Kongres yang berkuasa dalam pemilu lokal baru-baru ini dan unggulnya sebuah partai baru yang mengusung agenda anti-korupsi mendorong pemerintah untuk mempercepat RUU itu pekan ini.
Partai oposisi utama, mendukung RUU itu, sehingga bisa lolos dengan mudah di parlemen.
Menteri Hukum, Kapil Sibal, menyebut disetujuinya RUU itu sebagai momen bersejarah. Ia mengatakan, "Kami semua berada disini pada hari yang sangat penting ini untuk mengirim pesan kepada rakyat India dan masyarakat madani bahwa kami mendengarkan kekhawatiran mereka, dan kami peka akan keprihatinan mereka."
Gerakan masyarakat madani nasional dua tahun lalu menuntut diterapkannya UU yang lebih ketat menyusul terungkapnya penipuan besar-besaran dalam hal pemberian kontrak dan lisensi pemerintah. Tuntutan rakyat yang marah memicu pemerintah merancang sebuah RUU, tapi gagal di parlemen, dan terabaikan sejak tahun 2011.
Hal itu memicu keprihatinan bahwa RUU yang baru ini akan berakhir seperti RUU anti-korupsi yang telah disusun oleh pemerintah sejak tahun 1960an, tetapi gagal di parlemen.
Tapi RUU Lokpal kini akan menjadi UU setelah ditandatangani Presiden. Seorang aktivis anti-korupsi, Anna Hazare, yang memimpin gerakan nasional untuk mengkampanyekan UU itu, menyambut baik diloloskannya RUU itu dan mengakhiri puasa yang dimulainya sembilan hari lalu untuk mendesak penerapannya.
Hazare berterima kasih kepada parlemen, dan mengatakan itu merupakan langkah yang baik bagi India. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya sejak kemerdekaaan India memiliki UU yang efektif untuk menangani korupsi.
Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin Partai Kongres serius untuk memberantas korupsi, pemimpin senior Partai Kongres Rahul Gandhi mengatakan pemerintah Aliansi Progresif Bersatu punya lebih banyak RUU yang telah disiapkan untuk mengatasi masalah korupsi itu.
Rancangan undang-undang anti-korupsi, yang dikenal sebagai RUU Lokpal, akan membentuk lembaga ombudsman independen yang dikepalai oleh seorang mantan hakim untuk mengadili para birokrat dan politisi yang didakwa melakukan korupsi. RUU itu diloloskan oleh Majelis Rendah hari Rabu (18/12), sehari setelah Majelis Tinggi menyetujuinya.
Kekalahan besar Partai Kongres yang berkuasa dalam pemilu lokal baru-baru ini dan unggulnya sebuah partai baru yang mengusung agenda anti-korupsi mendorong pemerintah untuk mempercepat RUU itu pekan ini.
Partai oposisi utama, mendukung RUU itu, sehingga bisa lolos dengan mudah di parlemen.
Menteri Hukum, Kapil Sibal, menyebut disetujuinya RUU itu sebagai momen bersejarah. Ia mengatakan, "Kami semua berada disini pada hari yang sangat penting ini untuk mengirim pesan kepada rakyat India dan masyarakat madani bahwa kami mendengarkan kekhawatiran mereka, dan kami peka akan keprihatinan mereka."
Gerakan masyarakat madani nasional dua tahun lalu menuntut diterapkannya UU yang lebih ketat menyusul terungkapnya penipuan besar-besaran dalam hal pemberian kontrak dan lisensi pemerintah. Tuntutan rakyat yang marah memicu pemerintah merancang sebuah RUU, tapi gagal di parlemen, dan terabaikan sejak tahun 2011.
Hal itu memicu keprihatinan bahwa RUU yang baru ini akan berakhir seperti RUU anti-korupsi yang telah disusun oleh pemerintah sejak tahun 1960an, tetapi gagal di parlemen.
Tapi RUU Lokpal kini akan menjadi UU setelah ditandatangani Presiden. Seorang aktivis anti-korupsi, Anna Hazare, yang memimpin gerakan nasional untuk mengkampanyekan UU itu, menyambut baik diloloskannya RUU itu dan mengakhiri puasa yang dimulainya sembilan hari lalu untuk mendesak penerapannya.
Hazare berterima kasih kepada parlemen, dan mengatakan itu merupakan langkah yang baik bagi India. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya sejak kemerdekaaan India memiliki UU yang efektif untuk menangani korupsi.
Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin Partai Kongres serius untuk memberantas korupsi, pemimpin senior Partai Kongres Rahul Gandhi mengatakan pemerintah Aliansi Progresif Bersatu punya lebih banyak RUU yang telah disiapkan untuk mengatasi masalah korupsi itu.
