Pemerintahan Perdana Menteri Inggris, Theresa May telah didapati tidak menghormati Parlemen, karena menolak untuk mengungkapkan alasan hukum di balik rencana Brexit, sebuah kekalahan tipis tetapi bermakna, pada awal perdebatan parlemen selama lima hari tentang manfaat perjanjian itu yang bisa memenangkan atau menjatuhkan kepemimpinannya.
Parlemen dengan suara 311 lawan 293 mendukung langkah itu. Pemerintah Partai Konservatif pimpinan PM May berjanji akan merilis nasihat hukum atas kesepakatan itu hari Rabu (5/12).
Sebelumnya, pemerintahan May telah terpukul juga ketika seorang pejabat-tinggi Uni Eropa di bidang hukum menyarankan, bahwa Inggris bisa menghentikan rencananya keluar dari Uni Eropa dan tetap di dalam Uni Eropa tanpa persetujuan negara-negara anggota lainnya yang secara signifikan memudahkan proses menghentikan Brexit itu. (ps/is)
