Parlemen Iran mengatakan Presiden Mahmoud Ahmadinejad bertindak melanggar hukum ketika menyatakan dirinya sebagai penjabat menteri perminyakan. Atas tindakannya itu, parlemen Iran telah memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan.
Media Iran melaporkan Rabu bahwa para legislator – melalui pemungutan suara -- secara meyakinkan memutuskan untuk memperkarakan pelanggaran presiden itu ke pengadilan.
Badan pengawas konstitusi negara itu telah memutuskan bahwa pengambilalihan wewenang kementerian perminyakan oleh Ahmadinejad merupakan tindakan ilegal.
Dewan Pengawal Iran mengumumkan keputusannya itu akhir Mei, setelah presiden memangkas jumlah kementerian pemerintah dan memecat menteri perminyakan Masoud Mirkazemi dalam prosesnya.
Presiden Ahmadinejad kemudian menggabungkan tanggungjawab Mirkazemi ke kementerian energi dan mengambil alih posisi itu untuk dirinya sendiri.