Parlemen Myanmar Majukan Tanggal Pemilihan Presiden

Tanggal baru itu, yang diumumkan hari Selasa (1/3) oleh Win Khaing Than, ketua majelis tinggi parlemen Myanmar, mengindikasikan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi tidak akan berhasil mencapai kesepakatan dengan militer untuk mencabut larangan konstitusi terhadap orang-orang yang memiliki pasangan atau anak-anak yang berwarga negara asing untuk menjadi presiden. Mendiang suami pemenang Nobel itu adalah warga Inggris, dan demikian pula kedua putranya.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen dalam pemilu November lalu. Berdasarkan konstitusi, kedua majelis parlemen dan militer yang mendapat jatah 25 persen kursi parlemen, akan memilih calon presiden. Calon yang memperoleh suara tertinggi akan menjadi presiden, sementara dua kandidat lainnya akan menjadi wakil presiden.

Meskipun dilarang menduduki posisi puncak, Aung San Suu Kyi yang kini berusia 70 tahun menegaskan ia masih akan memerintah Myanmar melalui seorang calon boneka. Namun, militer mempertahankan kontrol atas beberapa posisi penting pemerintah, termasuk pertahanan, departemen dalam negeri dan keamanan perbatasan.

Pemerintah baru akan mulai bekerja pada tanggal 1 April. [lt]