Di bawah tekanan untuk memperketat kebijakan terhadap migran, kaum konservatif pendukung Kanselir Jerman Angela Merkel hari Kamis (10/12) menyerukan larangan terhadap burqa, dengan mengatakan bahwa pakaian yang menutup seluruh tubuh (kecuali mata) yang dikenakan oleh beberapa perempuan Muslim itu seharusnya tidak dipakai di depan umum.
Dalam agenda utama kongres partai CDU mendatang di kota Karlsruhe yang akan merupakan ujian bagi otoritas Merkel, pimpinan partai Kristen Demokrat Bersatu (CDU) menolak seruan beberapa anggota partai untuk memberlakukan 'Obergrenze', atau pembatasan jumlah pengungsi yang memasuki Jerman.
Tetapi untuk memuaskan para pengritik, pemerintahan Merkel mengadopsi kebijakan yang ketat pada berbagai hal lain terkait imigrasi, mulai dari keamanan sampai integrasi.
Sekitar satu juta pencari suaka, kebanyakan dari negara-negara Muslim seperti Suriah, Irak dan Afghanistan, diharapkan tiba di Jerman tahun ini, jauh lebih banyak daripada jumlah migran di negara-negara Eropa lainnya. Hal ini telah mengurangi dukungan bagi partai CDU yang berkuasa dan mengurangi popularitas Merkel.
Beberapa anggota partai CDU mendesak Merkel untuk mengurangi jumlah migran yang masuk ke Jerman pada saat pemilu diadakan pada bulan Maret, atau jika tidak, peluang Merkel untuk bisa menjabat sebagai Kanselir yang keempat kalinya pada tahun 2017 akan berada dalam bahaya.
Usulan sebanyak 18-halaman, yang akan diperdebatkan oleh delegasi partai CDU pada kongres yang dimulai hari Senin (14/12) di barat daya kota Karlsruhe mengatakan bahwa pakaian muslim untuk wanita yang menutupi seluruh tubuh atau "burqa" bertentangan dengan nilai-nilai Jerman.
"Siapapun yang memakai burqa, menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk berintegrasi dalam masyarakat Jerman yang bebas dan terbuka. Oleh karena itu kami menolak penggunaan penutup seluruh tubuh (burqa) di depan umum," demikian bunyi resolusi tersebut.
Tetangga Jerman, Perancis telah mengadopsi "larangan burqa" pada tahun 2011, tetapi pemerintah Jerman menolak langkah tersebut.
Resolusi yang akan diperdebatkan partai CDU juga menyerukan kriminalisasi bagi mereka yang memberi dukungan terhadap "organisasi teroris" melalui internet. Selain itu resolusi juga mengusulkan pembatasan hak-hak migran yang diberi suaka untuk bisa membawa anggota keluarga mereka ke Jerman.
Resolusi ini juga memperingatkan bahwa jika Uni Eropa tidak mampu memberlakukan kontrol atas perbatasan luar mereka, maka zona bebas visa 'Schengen' tidak bisa lagi diberlakukan dalam jangka panjang.
"Kami ingin mempertahankan kebijakan (bebas visa) 'Schengen'," kata Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere dalam sebuah konferensi pers.
"Berakhirnya 'Schengen' akan memiliki konsekuensi yang signifikan. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya. Namun demikian, harus kami katakan bahwa saat ini kebijakan bebas visa Schengen terancam (untuk dihentikan)." [pp]
