PHNOM PENH, KAMBOJA —
Partai Kamboja yang berkuasa memperoleh kemenangan tipis dalam pemilu nasional, hari Minggu setelah hampir tiga dekade mendominasi politik Kamboja.
Meskipun juru bicara pemerintah menyatakan partai yang berkuasa menang, hasilnya menunjukkan yang terburuk bagi partai tersebut dalam pemilihan.
Partai Rakyat Kamboja Perdana Menteri Hun Sen (CPP) memenangkan 68 dari 123 kursi di parlemen, penurunan yang signifikan dari mayoritas 90 kursi yang sebelumnya diperoleh.
Partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) memperoleh sisa 55 kursi, hampir dua kali lipat dari 29 kursi yang diperoleh pada parlemen sebelumnya.
Pemimpin oposisi Sam Rainsy hari Senin mengatakan kepada wartawan CNRP tidak akan menerima hasil pemungutan suara itu karena apa yang disebutnya kecurangan luas di TPS-TPS.
Sam Rainsy meminta badan-badan lokal dan internasional untuk menyelidiki pemilu itu. "Kami sekarang meminta badan-badan itu agar mengirim para ahli untuk menjadi bagian dari komite teknis gabungan, guna menyelidiki semua penyimpangan dan meninjau dampak semua penyimpangan itu pada hasil-hasil pemilu," katanya.
Penolakan oposisi akan hasil awal itu terjadi setelah para pemantau melaporkan banyaknya kejanggalan dalam proses pemungutan suara. Koul Panha, direktur Komite untuk Pemilihan Bebas dan Adil di Kamboja, mengatakan kepada VOA pemilu itu kurang adil dari yang sebelumnya.
"Pemilu ini adalah yang paling tidak adil jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena akses yang tidak setara pada media, karena masalah pada daftar pemilih, karena masalah kebijakan militer yang menjalankan kegiatan partai yang berkuasa, pejabat pengadilan juga terlibat, karena penggunaan sumber daya negara oleh pemerintah dan karena pemimpin oposisi tidak mampu bersaing sepenuhnya sebagai kandidat," ujar Panha.
Panha mengatakan besarnya permasalahan bisa berdampak pada hasil pemilu. Pemimpin oposisi Sam Rainsy mengatakan keprihatinannya mewakili kehendak rakyat.
"Kami ingin memberikan keadilan kepada rakyat Kamboja. Untuk memastikan bahwa kehendak rakyat Kamboja tidak akan dikacaukan atau diputar balikkan seperti sebelumnya," tambah Rainsy.
Hun Sen telah menjadi Perdana Menteri Kamboja selama 28 tahun, sejak menjabat untuk pertama kali pada tahun 1985.
Meskipun juru bicara pemerintah menyatakan partai yang berkuasa menang, hasilnya menunjukkan yang terburuk bagi partai tersebut dalam pemilihan.
Partai Rakyat Kamboja Perdana Menteri Hun Sen (CPP) memenangkan 68 dari 123 kursi di parlemen, penurunan yang signifikan dari mayoritas 90 kursi yang sebelumnya diperoleh.
Partai oposisi utama, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) memperoleh sisa 55 kursi, hampir dua kali lipat dari 29 kursi yang diperoleh pada parlemen sebelumnya.
Pemimpin oposisi Sam Rainsy hari Senin mengatakan kepada wartawan CNRP tidak akan menerima hasil pemungutan suara itu karena apa yang disebutnya kecurangan luas di TPS-TPS.
Sam Rainsy meminta badan-badan lokal dan internasional untuk menyelidiki pemilu itu. "Kami sekarang meminta badan-badan itu agar mengirim para ahli untuk menjadi bagian dari komite teknis gabungan, guna menyelidiki semua penyimpangan dan meninjau dampak semua penyimpangan itu pada hasil-hasil pemilu," katanya.
Penolakan oposisi akan hasil awal itu terjadi setelah para pemantau melaporkan banyaknya kejanggalan dalam proses pemungutan suara. Koul Panha, direktur Komite untuk Pemilihan Bebas dan Adil di Kamboja, mengatakan kepada VOA pemilu itu kurang adil dari yang sebelumnya.
"Pemilu ini adalah yang paling tidak adil jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena akses yang tidak setara pada media, karena masalah pada daftar pemilih, karena masalah kebijakan militer yang menjalankan kegiatan partai yang berkuasa, pejabat pengadilan juga terlibat, karena penggunaan sumber daya negara oleh pemerintah dan karena pemimpin oposisi tidak mampu bersaing sepenuhnya sebagai kandidat," ujar Panha.
Panha mengatakan besarnya permasalahan bisa berdampak pada hasil pemilu. Pemimpin oposisi Sam Rainsy mengatakan keprihatinannya mewakili kehendak rakyat.
"Kami ingin memberikan keadilan kepada rakyat Kamboja. Untuk memastikan bahwa kehendak rakyat Kamboja tidak akan dikacaukan atau diputar balikkan seperti sebelumnya," tambah Rainsy.
Hun Sen telah menjadi Perdana Menteri Kamboja selama 28 tahun, sejak menjabat untuk pertama kali pada tahun 1985.
