PBB melaporkan terus berlanjutnya pelanggaran HAM di kawasan yang dikuasai pemerintah, dan di kawasan yang dikuasai separatis di Ukraina. Laporan yang dibahas oleh dewan HAM PBB minggu ini, juga menyebut pelanggaran yang dilakukan pasukan pendudukan Rusia di semenanjung Krimea.
Meskipun mengecam keadaan secara keseluruhan di Ukraina, laporan PBB itu masih optimis bahwa pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky akan bisa memperbaiki situasi.
Laporan itu mencatat bahwa kelompok separatis yang didukung Rusia di bagian timur Ukraina, dan pemerintah Ukraina masih menghormati gencatan senjata, dan bahwa pengadilan anti korupsi di Ukraina telah mulai berfungsi.
PBB mendesak agar jaksa agung dan jaksa militer yang baru diangkat segera mengadakan penyelidikan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan kedua pihak di kedua sisi garis perbatasan.
Ini adalah sebidang tanah yang memisahkan pasukan pemerintah dan pasukan separatis di Ukraina timur. Wakil komisaris tinggi PBB urusan HAM, Kate Gilmore minta supaya ada akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan di masa kini. Ia menuduh para pejabat di kawasan Donetsk dan Luhansk yang menyatakan diri merdeka, telah menolak kehadiran pemantau PBB di kawasan yang mereka klaim dan di kamp-kamp tahanan.
Gilmore mengatakan, PBB akan terus mencatat pelanggaran HAM di kawasan-kawasan itu, termasuk penangkapan semena-mena dan pemenjaraan terpisah para tahanan.
"Semua itu menunjukkan adanya iklim yang menimbulkan ketakutan pada rakyat," tambah Gilmore.
Gilmore juga mengutuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Rusia sebagai kekuatan pendudukan di Semenanjung Krimea yang dicaploknya pada tahun 2014.
Pelanggaran yang dicatat oleh PBB termasuk pendeportasian orang-orang yang dilindungi, pemaksaan menjadi anggota angkatan bersenjata, pembatasan kebebasan menyatakan pendapat, dan meningkatnya penggerebekan rumah warga Tatar di Krimea.
Wakil menteri LN Ukraina, Sergey Kyslitsya mendamprat pendudukan Rusia atas Krimea yang mengakibatkan penderitaan rakyat di semenanjung itu.
"Perang dan pendudukan yang berkelanjutan di negara saya telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 orang," kata Kyslitsya.
"Pemerintah Rusia, yang juga melanggar HAM di negaranya sendiri, telah melakukan kejahatan moral untuk menaklukkan penduduk," tambahnya.
Pemerintah Rusia akan mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara. Kata Kyslitsya, kalau Rusia ikut dalam dewan HAM PBB, itu adalah pelanggaran keadilan yang tidak bisa dimaafkan. (ii/em)
