PBB mendesak masyarakat internasional untuk ikut berusaha membantu Nikaragua agar tidak terperosok lebih jauh dalam kekacauan politik dan sosial.
Badan Urusan HAM PBB, Rabu (29/8), mengeluarkan sebuah laporan yang menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pemerintah Nikaragua sejak 18 April, sewaktu protes pecah menyusul rencana Presiden Daniel Ortega untuk memangkas tunjangan sosial.
Dalam laporan itu terungkap, pihak berwenang menggelar operasi penumpasan terhadap demonstran dengan memanfaatkan banyak warga sipil pendukung Ortega. Kelompok-kelompok warga sipil itu dikerahkan untuk menyerang dan melecehkan para demonstran, dan bahkan sering dilakukan dengan koordinasi polisi.
Laporan itu mengatakan, lebih dari 300 orang tewas dan 2000 lainnya cedera sejak April, dan sedikitnya 300 lainnya diadili karena berpartisipasi dalam atau mendukung aksi-aksi protes.
Kepala Urusan HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak PBB untuk membentuk komisi penyelidik dan pencari kebenaran untuk memastikan agar para korban mendapat akses ke kebenaran, keadilan dan pemulihan. [ab/uh]
