Kepala HAM PBB telah berbicara keras menentang meningkatnya kekerasan di Burundi, di mana dia memperingatkan “hukum dan ketertiban akan segera ambruk.”
Burundi telah mengalami krisis sejak April lalu ketika Prsiden Pierre Nkurunziza mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga, yang memicu demo-demo politik yang ditangani dengan kekerasan oleh pasukan keamanan.
Hari Jumat, pengadilan di Burundi menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap 4 jenderal militer karena melakukan kudeta yang gagal. Sembilan orang perwira, dari angkatan darat dan kepolisian, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun.
Kepala HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein memperingatkan dalam pernyataan: ”Semua tanda peringatan, termasuk meningkatnya dimensi etnik krisis, telah menyala.”
Al Hussein mengatakan serangkaian penggerebekan yang dilakukan pasukan Burundi pada 11 Desember terhadap rumah-rumah pendukung oposisi merupakan pelanggaran HAM.
Dia menambahkan adanya laporan mengenai pemerkosaan beramai-ramai terhadap penduduk perempuan dalam razia-razia itu dan laporan dari penduduk setempat bahwa ada kuburan-kuburan massal di daerah itu.
Angkatan darat Burundi, pada 12 Desember melaporkan bahwa sedikitnya 87 orang tewas di ibukota, Bujumbura, dalam yang disebutnya sebagai serangan-serangan terhadap 3 instalasi militer oleh kawanan bersenjata yang tidak dikenal.
Tetapi para saksi mata mengatakan kepada wartawan ketika keluar dari tempat-tempat persembunyian hari Sabtu mereka menemukan ratusan jenazah di jalan-jalan. Dikatakan, beberapa dari para korban itu telah diseret dari rumah-rumah mereka oleh pasukan keamanan dan dieksekusi. Angkatan darat telah menolak untuk menanggapi tuduhan-tuduhan itu. [sp/ds]
