Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (20/12) mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, Iran dan Korea Utara, dan menuntut penghentian segera berbagai tindak pelanggaran mulai dari serangan terhadap warga sipil hingga penyiksaan dan pembatasan kebebasan bergerak.
Badan dunia beranggotakan 193 negara itu memutuskan mendukung resolusi yang menuntut pengakhiran segera bagi pelanggaran hak asasi yang meluas dan sistematis oleh pihak berwenang Suriah, dengan 135 suara setuju berbanding 12 menolak dan 36 tidak memberikan suaranya (abstain).
Dengan 86 suara setuju berbanding 32 menolak dan 65 abstain, Majelis menyetujui resolusi yang menyerukan diakhirinya cara-cara penggunaan penyiksaan, hukuman mati dan eksekusi terhadap kelompok minoritas yang terus dilakukan Iran.
Untuk pertama kalinya, PPB mendukung resolusi yang menarget pelanggaran hak asasi di Korea Utara melalui konsensus. Majelis menyatakan sangat prihatin atas berlanjutnya laporan mengenai pelanggaran berat, meluas dan sistematis atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di negara itu.
Resolusi mengenai Suriah menyerukan pemerintah negara itu agar melindungi warga sipil dan segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang. Majelis menyatakan sangat prihatin atas meningkatnya jumlah pengungsi untuk menghindari kekerasan dalam perang yang telah berlangsung 21 bulan itu. Delegasi Suriah menyatakan resolusi itu menghambat upaya mencari solusi damai.
Badan dunia beranggotakan 193 negara itu memutuskan mendukung resolusi yang menuntut pengakhiran segera bagi pelanggaran hak asasi yang meluas dan sistematis oleh pihak berwenang Suriah, dengan 135 suara setuju berbanding 12 menolak dan 36 tidak memberikan suaranya (abstain).
Dengan 86 suara setuju berbanding 32 menolak dan 65 abstain, Majelis menyetujui resolusi yang menyerukan diakhirinya cara-cara penggunaan penyiksaan, hukuman mati dan eksekusi terhadap kelompok minoritas yang terus dilakukan Iran.
Untuk pertama kalinya, PPB mendukung resolusi yang menarget pelanggaran hak asasi di Korea Utara melalui konsensus. Majelis menyatakan sangat prihatin atas berlanjutnya laporan mengenai pelanggaran berat, meluas dan sistematis atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di negara itu.
Resolusi mengenai Suriah menyerukan pemerintah negara itu agar melindungi warga sipil dan segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang. Majelis menyatakan sangat prihatin atas meningkatnya jumlah pengungsi untuk menghindari kekerasan dalam perang yang telah berlangsung 21 bulan itu. Delegasi Suriah menyatakan resolusi itu menghambat upaya mencari solusi damai.
