Para pakar mengatakan masyarakat internasional mencapai konsensus mengenai pelanggaran HAM oleh Korea Utara, setelah sebuah komite penting PBB mengutuk Pyongyang tanpa adanya penolakan dari sekutu-sekutunya.
Komite Ketiga Majelis Umum PBB menyetujui resolusi hari Selasa (27/11) yang mengutuk pelanggaran HAM di Korea Utara. Untuk pertama kali, resolusi itu disetujui dengan suara bulat. Bahkan Tiongkok, sekutu terdekat Pyongyang, tidak menentang resolusi itu.
Resolusi itu mengutuk pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di Korea Utara. Resolusi itu juga menyoroti penggunaan penyiksaan dan kamp-kamp penjara di negara itu.
Peneliti Human Rights Watch John Sifton mengatakan kepada VOA bahwa masyarakat internasional kini menyadari bahwa tingkah-laku Korea Utara tidak dapat dipertahankan.
Sifton mengatakan ada juga konsensus internasional di Dewan HAM PBB, dimana pada bulan Mei menyetujui resolusi serupa yang mengutuk Pyongyang tanpa tentangan dari sekutu-sekutunya.
Komite Ketiga Majelis Umum PBB menyetujui resolusi hari Selasa (27/11) yang mengutuk pelanggaran HAM di Korea Utara. Untuk pertama kali, resolusi itu disetujui dengan suara bulat. Bahkan Tiongkok, sekutu terdekat Pyongyang, tidak menentang resolusi itu.
Resolusi itu mengutuk pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya di Korea Utara. Resolusi itu juga menyoroti penggunaan penyiksaan dan kamp-kamp penjara di negara itu.
Peneliti Human Rights Watch John Sifton mengatakan kepada VOA bahwa masyarakat internasional kini menyadari bahwa tingkah-laku Korea Utara tidak dapat dipertahankan.
Sifton mengatakan ada juga konsensus internasional di Dewan HAM PBB, dimana pada bulan Mei menyetujui resolusi serupa yang mengutuk Pyongyang tanpa tentangan dari sekutu-sekutunya.
