Pakar PBB untuk hak asasi mengatakan Sudan harus mengakhiri warisan kekerasan dan pelecehan yang mengerikan dan menjunjung hak-hak rakyatnya jika ingin mewujudkan masyarakat yang damai dan stabil. Seorang pejabat senior PBB memberi informasi terbaru tentang situasi di Sudan, atas nama Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi (HAM) Andrew Gilmour mengatakan ia senang akan kesepakatan yang dicapai Jumat (5/7) lalu di Sudan antara Gerakan Kebebasan dan Perubahan, dan Dewan Militer Transisi. Ia memuji Uni Afrika dan Ethiopia karena menengahi perjanjian awal pembagian kekuasaan itu antara oposisi sipil dan junta militer Sudan.
Namun, ia juga mengatakan dituntut ketekunan dan komitmen tulus untuk membuat kesepakatan itu berhasil setelah berbulan-bulan protes disertai aksi kekerasan, yang akhirnya menggulingkan presiden Omar al-Bashir, yang lama berkuasa, pada 11 April.
“Menyusul tersingkirnya Presiden al-Bashir, Komisaris Tinggi menggarisbawahi bahwa krisis di Sudan berakar pada keluhan akan hak asasi — hak-hak ekonomi, sosial, sipil dan politik yang tidak dipenuhi - dan karenanya, solusinya juga harus didasarkan pada hak asasi manusia," ujar Gilmour.
Sayangnya, menurut Gilmour, turunnya Bashir tidak mengakhiri kekerasan atau pelanggaran di negara itu. Ia mengatakan lebih dari 100 pemrotes damai tewas oleh pasukan keamanan pada 6 Juni. Ia menambahkan, warga sipil yang menentang militer yang terus berkuasa telah menjadi sasaran pelanggaran HAM yang luas dan penindasan.
Osama Humeida dari Kementerian Kehakiman Sudan mengatakan Dewan Militer Transisi berkomitmen menegakkan semua mekanisme HAM. Ia mengatakan, “Sudan mengalami perubahan yang tulus menuju transisi kekuasaan sebagai hasil dari revolusi rakyat yang menginspirasi, yang memaksakan fakta-fakta baru di lapangan. Dalam era baru ini, Sudan sangat mengharapkan kerjasama dan dukungan komunitas internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam semua bidang.”
Humeida mengatakan Sudan sedang mengubah jalannya, jadi sudah saatnya sanksi yang dipaksakan sepihak terhadap negara itu dicabut. Ia juga mendesak negara-negara untuk membatalkan utang luar negeri Sudan yang melumpuhkan.(ka/al)
