Pasukan penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan mendapat mandat kuat baru dan ribuan tentara tambahan meskipun ada tentangan dari pemerintah setempat atas tindakan tersebut yang meningkatkan kemungkinan bentrokan antara tentara PBB dengan militer negara itu.
Dewan Keamanan PBB hari Jumat (12/8) menyetujui sebuah resolusi yang memperluas wewenang pasukan penjaga perdamaian. DK mensyaratkan mereka menggunakan “semua cara yang diperlukan” untuk melindungi personel, dan instalasi PBB dan mengambil langkah-langkah “proaktif” untuk melindungi warga sipil dari ancaman.
Pemerintah Sudan Selatan menentang resolusi itu.
Resolusi itu juga menambah 4.000 tentara lagi dari Afrika sehingga pasukan penjaga perdamaian menjadi 17 ribu tentara. Misi PBB di Sudan Selatan atau UNMISS dikecam karena gagal melindungi warga sipil ketika lokasi-lokasi PBB di serang bulan lalu.
Sudan Selatan yang merupakan negara termuda di dunia dilanda kekerasan etnis hampir sejak berdiri tahun 2011, dengan pecahnya perang saudarapada tahun 2013 antara warga Dinka dan Neur. Perjanjian perdamaian ditandatangani bulan Agustus tapi pertempuran terus berlanjut. [my/al]
