Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara hari Minggu (18/12) untuk memutuskan apakah akan mengirim tim pemantau untuk mengawasi proses evakuasi di kota Aleppo yang dikoyak perang di Suriah dan sekaligus membantu melindungi warga sipil yang bertahan.
Dewan itu akan mempertimbangkan usulan Perancis yang menyuarakan kegentingan krisis kemanusiaan di Aleppo dan daerah-daerah di sekitarnya, dan memburuknya kondisi “puluhan ribu warga yang menghuni kota yang terkepung itu” yang perlu divakuasi.
Pemungutan suara hari Minggu, sebagaimana puluhan usul gencatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB tahun ini, diperkirakan akan menuai kecaman dari sekutu dekat Suriah, yaitu Rusia, yang telah memveto usul gencatan senjata sebelumnya.
Tim pemantau itu mengatakan sedikitnya 40 ribu warga sipil dan sisa pasukan pemberontak sedang menunggu operasi evakuasi yang sedianya dimulai Sabtu, setelah ditangguhkan oleh pemerintah Suriah Jumat. Penangguhan itu dilakukan setelah pasukan pro-pemerintah menuntut evakuasi dua desa Syiah yang saat ini dikuasi pasukan pemberontak.
Pemerintah Suriah juga mengatakan para pemberontak melanggar perjanjian evakuasi dengan berupaya menyelundupkan senjata berat dan sandera keluar dari Aleppo. Sebaliknya pasukan pemberontak menuduh pasukan pemerintah sebagai pihak yang melanggar gencatan senjata.
Berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya bahwa evakuasi akan dimulai hari Sabtu, tim dari kelompok pemantau hak asasi manusia Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan hingga Minggu pagi mereka tidak melihat ada aktivitas apa pun. Kelompok pemantau itu sebelumnya memperkirakan akan ada empat ribu orang yang dievakuasi dari dua desa Syiah dalam konvoi bus.
Beberapa kantor media Barat mengutip sejumlah keluarga yang bermalam di apartemen yang sebagian hancur dibom, di dekat lokasi evakuasi yang diumumkan oleh pemerintah Suriah sebelumnya, mengatakan bahwa tidak satu bus pun menjemput mereka. [em]
