Sekitar 350 pegiat lingkungan dari 22 propinsi di Indonesia dan kementerian terkait berkumpul pada Jambore Bebas Sampah 2020 di Solo selama akhir pekan ini.
Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya di darat. Menurut Safri, sampah juga merupakan masalah di laut.
“Indonesia nomor dua penghasil sampah plastik di dunia. Dengan berbagai upaya, kita harapkan peringkat ini akan turun lewat dari lima besar. Nomor satu ditempati China. Kami di Kemenko Maritim akan lebih banyak fokus mengatasi permasalahan sampah di laut. Semua sampah itu mengalir dari hulu ke hilir, akhirnya berujung di laut. Selama ini kita hanya melihat sampah ada di darat, padahal ikan di lautan tercemar sampah plastik," kata Safri Burhanuddin.
"Kalau kita teliti ikan yang ada di pasaran, kandungan sampah plastik di ususnya itu sekitar 25 persen. Kalau kita ada empat ikan dari laut, salah satu pasti ada sampah plastiknya.Jangan takut, kalau di Amerika, kalau kita ambil ikan di lautnya, 38 persen itu ikannya mengandung plastik. Itu di Amerika, di Jepang lebih banyak lagi.artinya sampah ini bukan hanya masalah orang Indonesia, komunitas di dunia bergerak mengurangi sampah," lanjutnya.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati mengungkapkan pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan sampah tanpa keterlibatan masyarakat dan industri. Menurut Tuti, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengatur masalah sampah.
“UU Lingkungan sudah mengatur tentang sampah, semua warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Itu semua hak dari bayi sampai jabatan tertinggi Presiden. Tapi di aturan itu juga menjelaskan bahwa pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menjaga lingkungan supaya bersih dan sehat. Jadi, pemerintah sendiri tidak bisa membuat Indonesia bersih dari sampah tahun 2020, tanpa bantuan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah,” kata Tuti Hendrawati.
Juru bicara penyelenggara Jambore Bebas Sampah 2020, Via Oktaria, mengatakan kegiatan ini akan menghasilkan roadmap atau pemetaan permasalahan persampahan di berbagai daerah di Indonesia. Via menambahkan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga sampah di lautan akan dibahas dalam kegiatan Jambore Bebas Sampah 2020 tersebut.
“Seluruh pegiat peduli lingkungan di Indonesia berkumpul dalam Jambore ini. Mereka akan berbagi pengalaman dan data tentang permasalahan sampah di daerah masing-masing. Akan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari roadmap ini akan terbentuk gerakan masif di berbagai daerah sesuai karakter dan demografi wilayah untuk peduli masalah sampah," kata Via Oktaria.
Sementara itu, Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, pekan sebelumnya mengungkapkan Solo menghapus seluruh Tempat Pembuangan Sampah atau TPS sementara dan mengganti dengan mobil pengangkut sampah yang berkeliling di seluruh wilayah.
Menurut Rudy, lokasi TPS ini diubah menjadi taman kota. Upaya ini juga dilakukan untuk menyelamatkan kondisi air tanah agar tidak tercemar sampah.
“Program pemkot Solo menghapus 54 lokasi tempat pembuangan sampah di berbagai wilayah di Solo dan mengubahnya menjadi taman kota. Kita tidak ingin di masa mendatang kondisi air tanah di Solo tercemar karena penumpukan sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sampah sementara. Sedangkan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Solo akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga lewat mobil-mobil pengangkut sampah pemkot Solo langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah,” kata Walikota Solo, Hadi Rudyatmo. [ys/lt]
