JAKARTA —
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Rabu (3/7) bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan kasus Syiah di Sampang, Madura. Tim tersebut akan diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Gamawan menjelaskan tim ini dibentuk untuk mencari solusi permanen bagi warga Syiah yang saat ini berada di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspa Argo di Taman Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Gamawan, relokasi 158 orang warga Syiah ke Rusunawa tersebut hanya bersifat sementara, karena solusi terbaik adalah bagi warga Syiah Sampang ini untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi hal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait, ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, tim tersebut juga akan melakukan langkah-langkah untuk menciptakan situasi yang baik untuk semua pihak.
“Sekarang kita mencari solusi yang permanen. Yang paling ideal tentu kembali ke kampung halamannya tetapi ini kan harus kita bicarakan dengan bupati, harus kita bicarakan dengan masyarakat setempat supaya semuanya bisa memahami dan hidup rukun harmonis di kampungnya. Nah ini yang mau dibentuk tim ini,” ujar Gamawan.
“Opsi prioritas untuk mengembalikan ke kampung halamannya itu, tetapi nanti kalau dalam perkembangannya ada usulan dari masyarakat yang saat ini sekarang mengungsi, tentu kita akan pertimbangkan. Tetapi solusi terbaik kembali ke kampung halamannya.”
Hertasning Ichlas dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia yang merupakan pendamping warga Syiah Sampang menyambut baik pembentukan tim ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah positif yang dilakukan Presiden Yudhoyono.
Penyelesaian kasus Syiah Sampang, kata Hertasning, memang harus diselesaikan di level nasional karena pemerintah daerah tidak memiliki perspektif untuk menyelesaikan masalah kasus Syiah Sampang melalui rekonsiliasi.
Jika tim ini dibentuk, lanjut Hertasning, dia berharap yang pertama dilakukan adalah memulangkan warga Syiah tersebut ke kampung halaman mereka dengan cara melakukan rekonsiliasi yang sebenar-benarnya.
“Dan itu sangat-sangat mungkin, karena mereka punya modal sosial kalau tim ini tulus. Apa modal sosialnya? Sebenarnya ada penerimaan yang sangat kuat dari masyarakat di akar rumput tetapi problem yang paling krusial dari masalah ini kan elit-elitnya yang tidak mau. Nah elit-elit yang tidak mau ini tidak bisa kita selesaikan hanya parsial di level lokal. Memang harus punya ketegasan, keseriusan di level nasional sehingga ini bisa menjadi inspirasi penyelesaian konflik sosial, konflik keagamaan di Indonesia,” ujarnya.
Hertasning menyatakan sebelum tim penyelesaian kasus Syiah Sampang itu dibentuk seharusnya Presiden Yudhoyono bersedia menerima 10 warga Syiah Sampang yang telah datang ke Jakarta dengan bersepeda.
Menurutnya, warga Syiah Sampang tersebut telah hampir sebulan di Jakarta tetapi belum juga diterima oleh Presiden padahal mereka telah melakukan aksi di depan Istana Presiden, mengirim surat dan juga bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden.
“Jadi itu satu indikasi awal apakah tim ini serius menyelesaikan kasus ini. Pertama, menurut saya dengan segera menerima pegowes Sampang yang masih ada di Jakarta ini. Itu bukti bahwa mereka ingin menyelesaikan kasus ini. Para pegowes ini tidak akan pulang selagi Pak SBY belum bertemu dengan mereka. Jadi mereka akan tetap ada disini dan kami akan tetap bersama mereka mengepung Pak SBY dengan cara mendapat dukungan publik, mendapatkan dukungan media,” ujarnya.
Gamawan menjelaskan tim ini dibentuk untuk mencari solusi permanen bagi warga Syiah yang saat ini berada di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspa Argo di Taman Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Gamawan, relokasi 158 orang warga Syiah ke Rusunawa tersebut hanya bersifat sementara, karena solusi terbaik adalah bagi warga Syiah Sampang ini untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi hal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait, ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, tim tersebut juga akan melakukan langkah-langkah untuk menciptakan situasi yang baik untuk semua pihak.
“Sekarang kita mencari solusi yang permanen. Yang paling ideal tentu kembali ke kampung halamannya tetapi ini kan harus kita bicarakan dengan bupati, harus kita bicarakan dengan masyarakat setempat supaya semuanya bisa memahami dan hidup rukun harmonis di kampungnya. Nah ini yang mau dibentuk tim ini,” ujar Gamawan.
“Opsi prioritas untuk mengembalikan ke kampung halamannya itu, tetapi nanti kalau dalam perkembangannya ada usulan dari masyarakat yang saat ini sekarang mengungsi, tentu kita akan pertimbangkan. Tetapi solusi terbaik kembali ke kampung halamannya.”
Hertasning Ichlas dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia yang merupakan pendamping warga Syiah Sampang menyambut baik pembentukan tim ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah positif yang dilakukan Presiden Yudhoyono.
Penyelesaian kasus Syiah Sampang, kata Hertasning, memang harus diselesaikan di level nasional karena pemerintah daerah tidak memiliki perspektif untuk menyelesaikan masalah kasus Syiah Sampang melalui rekonsiliasi.
Jika tim ini dibentuk, lanjut Hertasning, dia berharap yang pertama dilakukan adalah memulangkan warga Syiah tersebut ke kampung halaman mereka dengan cara melakukan rekonsiliasi yang sebenar-benarnya.
“Dan itu sangat-sangat mungkin, karena mereka punya modal sosial kalau tim ini tulus. Apa modal sosialnya? Sebenarnya ada penerimaan yang sangat kuat dari masyarakat di akar rumput tetapi problem yang paling krusial dari masalah ini kan elit-elitnya yang tidak mau. Nah elit-elit yang tidak mau ini tidak bisa kita selesaikan hanya parsial di level lokal. Memang harus punya ketegasan, keseriusan di level nasional sehingga ini bisa menjadi inspirasi penyelesaian konflik sosial, konflik keagamaan di Indonesia,” ujarnya.
Hertasning menyatakan sebelum tim penyelesaian kasus Syiah Sampang itu dibentuk seharusnya Presiden Yudhoyono bersedia menerima 10 warga Syiah Sampang yang telah datang ke Jakarta dengan bersepeda.
Menurutnya, warga Syiah Sampang tersebut telah hampir sebulan di Jakarta tetapi belum juga diterima oleh Presiden padahal mereka telah melakukan aksi di depan Istana Presiden, mengirim surat dan juga bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden.
“Jadi itu satu indikasi awal apakah tim ini serius menyelesaikan kasus ini. Pertama, menurut saya dengan segera menerima pegowes Sampang yang masih ada di Jakarta ini. Itu bukti bahwa mereka ingin menyelesaikan kasus ini. Para pegowes ini tidak akan pulang selagi Pak SBY belum bertemu dengan mereka. Jadi mereka akan tetap ada disini dan kami akan tetap bersama mereka mengepung Pak SBY dengan cara mendapat dukungan publik, mendapatkan dukungan media,” ujarnya.
