Pemerintah akan mengambil satu langkah maju dalam menyelesaikan klaim penggunaan lahan yang tumpang tindih dengan rencana untuk tahun ini menyelesaikan sebuah peta yang mencerminkan keadaan geografis negara ini secara lebih terperinci, menurut dua orang menteri, Selasa (10/11).
Peta dengan skala 1:50.000 itu akan mengurangi peluang adanya tumpang tindih izin untuk pertambangan dan perkebunan dengan rencana untuk konservasi hutan, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
"Dengan peta ini, kita akan membuat segalanya teratur," ujar Sofyan. Namun ia menambahkan bahwa baru peta dasar yang akan tersedia tahun ini, sementara klaim-klaim yang tumpang tindih akan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
"Konflik-konflik lahan dapat dicegah, kita dapat melindungi lahan gambut, dan sebagainya."
Pemerintah sekarang menggunakan peta berskala 1:250.000, yang menyebabkan izin-izin yang tumpang tindih di banyak wilayah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan timnya untuk menyelesaikan peta itu lebih cepat menyusul kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kabut asap menyesakkan sampai ke negara-negara tetangga.
Pemerintah telah mengatakan bahwa mereka juga sedang mengkaji aturan-aturan yang mengizinkan para petani untuk membakar sampai 2 hektar lahan dan mungkin mengeluarkan satu keputusan baru untuk mengatur praktik-praktik tersebut. [hd]
