Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah akan segera mengevakuasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal pesiar World Dream.
Meski begitu, Muhadjir tidak memberitahukan kapan waktu pastinya evakuasi itu akan dilakukan.
Sebanyak 188 WNI anak buah kapal tersebut nantinya akan dievakuasi menggunakan kapal KRI Dr Suharso. Setelah dievakuasi , semua ABK itu wajib menjalani observasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu selama dua minggu .
Observasi itu, kata Muhadjir, dilakukan untuk memastikan semuanya bebas dari virus korona. Selain itu, observasinya dilakukan dengan prosedur TNI AL.
“Lokasi sudah diterapkan dan disiapkan, yaitu di Kepulauan. Ada pulau yang tidak berpenghuni, di Sebaru 1. Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman. Karena ada pulau yang tidak ada penghuninya, kita tinggal pakai saja,” ujar Muhadjir saat ditemui usai menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Adapun alasan pemerintah melakukan evakuasi terhadap ABK World Dream terlebih dahulu adalah karena lokasinya paling dekat dengan Indonesia. Kapal yang terakhir berlabuh di Hong Kong itu saat ini sudah melepaskan jangkar di perairan internasional yang tidak jauh dari Pulau Bintan, kepulauan Riau.
“Nanti kita tangani satu persatu. Yang sekarang ini yang sudah mengapung-apung harus segera kita tangani dan selesaikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Dr Terawan menjelaskan opsi evakuasi dengan menggunakan kapal tersebut merupakan cara yang tepat agar Indonesia tetap bebas dari virus korona. Indonesia, kata Terawan akan selalu berhati-hati dalam hal evakuasi dan tidak bertindak gegabah.
“Mudah-mudahan semuanya bisa melalui masa karantina dengan baik, dengan sehat, makanya kita gunakan kapal. Supaya tidak menimbulkan, kalau ada sesuatu yang baru, tidak mengenai yang darat dulu. Jadi, pertimbangan medis itu harus sangat dipertimbangkan dengan baik, tidak boleh emosional. Harus satu demi satu, demi keselamatan seluruh bangsa dan negara karena kita masih dalam green zone,” jelas Terawan.
Pemerintah Masih Bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang, untuk Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess
Sementara itu, Terawan mengatakan bahwa pemerintah tidak mau terburu-buru dalam hal pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess.
Indonesia, kata Terawan, tidak ingin mengikuti jejak sejumlah negara yang terlalu buru-buru memulangkan warga negaranya dari China yang berakibat negara tersebut menjadi terjangkit virus korona.
“Contoh sekarang, apa negara yang keburu-buru mengambil, coba, Australia itu dari negatif jadi positif kan. Kita mau seperti itu? Amerika sama juga kan? Masak mau mengikuti yang seperti itu? Kita hati-hati,” jelas Terawan.
Terkait keinginan para WNI ABK Kapal Pesiar Diamond Princess yang ingin dievakuasi dengan menggunakan pesawat, ia menjelaskan bahwa Indonesia akan selalu menerapkan tata cara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam hal evakuasi. Menurutnya, kalau cara evakuasi dilakukan seenaknya maka resikonya akan tinggi, yaitu bisa membentuk episentrum baru dari virus korona itu sendiri.
“Jadi ini nego terus, tapi kita nego harus dengan cara jangan semaunya sendiri. Kalau cara semau sendiri, bisa membentuk episentrum baru. Tidak boleh. Saya harus berusaha kita pemerintah itu menjaga yang 260 juta ini tetap bisa survive sembari kita melakukan tindakan-tindakan untuk juga menyelamatkan masyarakat kita yang ada di Jepang. Tapi prosedur dan tata caranya, jangan mengikuti apa yang mereka inginkan, hanya sekedar secepatnya saja. Harus butuh negosiasi yang detail, yang baik, sehingga apa yang kita lakukan jangan sampai kita ditertawakan dunia di kemudian hari,” paparnya.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah bernegosiasi dengan pemerintah Jepang mengenai sarana transportasi yang akan digunakan untuk mengevakuasi WNI di Diamond Princess Jepang menyarankan agar evakuasi dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, sementara pemerintah ingin mengevakuasi dengan kapal laut .
“Kita nego dengan pemerintah Jepang, mereka dikte kita atau mereka yang bernego dengan kita? (Jepang sarankan lewat pesawat kan?) Loh itu paksaan mereka, kita masih nego,” ungkapnya.
Menkes Tunggu Data Klaim WN Jepang yang Positif Virus Korona usai berlibur di Indonesia
Satu WN Jepang diberitakan terkena virus korona usai mengunjungi Indonesia. Terkait hal tersebut , Terawan mengaku masih menunggu data akurat dari pemerintah Jepang, karena sampai saat ini pemerintah memastikan bahwa belum ada kasus virus korona di Indonesia.
“Oke, dilihat saja.Saya masih menunggu data dari mereka. Karena itu data epidemiologi, di mana saja, apa benar dia sudah kesini, di mananya, di sana diperiksa setelah berapa hari, terus sakitnya apa. Itu harus detail, kalau hanya berita pernah, kan di Malaysia juga pernah begitu, Korea juga begitu. Jadi kita harus terus hati-hati dalam menyikapinya karena data itu penting. Saya sebagai Menkes sangat berpatokan dengan data,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah Jepang mengumumkan kasus baru virus korona. Seorang pria berusia 60 tahun terjangkit virus korona pada 22 Februari 2020. Pria tersebut dinyatakan terkena virus korona setelah berkunjung ke Indonesia. [gi/uh]
