Media pemerintah Birma menyatakan pemerintah telah membentuk sebuah komisi hak asasi manusia nasional.
Dalam pengumuman singkat Selasa, surat kabar resmi New Light of Myanmar mengatakan komisi dengan 15 anggota itu akan bertugas mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar warga negara di bawah konstitusi tahun 2008.
Panel itu terdiri dari diplomat, akademisi dan mantan pejabat pemerintah yang sudah pensiun.
Pengumuman ini menyusul kunjungan bulan lalu oleh utusan hak asasi manusia PBB Tomas Quintana, yang untuk pertama kalinya diizinkan mengunjungi para tahanan di Penjara Insein yang terkenal itu dan berbicara dengan aktivis pro-demokrasi Aung San Suu Kyi.
Dalam wawancara dengan VOA, Quintana mengatakan ia menyambut baik keputusan untuk membentuk komisi itu dan mengemukakan pentingnya untuk mempertimbangkan kebebasan dan kenetralan badan itu.
Pemerintah Birma masih memenjarakan lebih dari 2.000 tahanan politik. Birma menghadapi sanksi internasional yang keras karena melakukan penindasan politik selama puluhan tahun.
