Presiden Birma Thein Sein mengatakan pemerintah baru yang pro-militer siap untuk berhubungan dengan kelompok oposisi dan masyarakat internasional. Katanya, pihaknya akan meningkatkan usaha untuk mencapai perdamaian dengan kelompok etnis yang dipersenjatai.
Pemimpin Birma itu membuat pernyataan tersebut hari Senin dalam pidatonya di hadapan sebuah sesi parlemen. Ia mengatakan pemerintah sipil yang berkuasa sejak pemilihan tahun lalu siap bekerja dengan semua pihak menuju apa yang disebutnya “hak warganegara.”
Minggu lalu, Thein Sein bertemu dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi, dan pertemuan itu digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai bersahabat. Seorang jurubicara pemenang Nobel dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi itu mengatakan pertemuan itu bisa dianggap sebagai langkah pertama menuju rekonsiliasi nasional.
Pemerintah baru juga telah menyambut utusan PBB untuk urusan HAM, Tomas Ojea Quintana minggu ini, yang akan bertemu dengan pemimin oposisi dan pejabat pemerintah senior. Quintana adalah seorang pengecam junta militer yang lalu, dan tahun lalu ia membuat marah para jenderal negara itu ketika menyerukan penyelidkan kejahatan perang terhadap rejim di Birma.
Negara-negara barat memberlakukan sanksi terhadap pemerintah Birma dan juga menyerukan pembebasan lebih dari 2.000 tahanan politik yang kini mendekam di penjara-penjara Birma, serta pengakhiran pelecehan terhadap hak-hak dari minoritas etnis.
