Pemerintah provinsi Papua mendatangi Istana Negara Kamis malam (29/1), meminta pemerintah pusat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT. Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pemda dan masyarakat Papua ingin Freeport membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur.
Ia juga mengatakan, sebelumnya pemda Papua sudah bekerjasama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan pemda Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter.
Ia berharap pemerintah pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua tersebut agar perekonomian daerah meningkat sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Kami sudah investasi dana besar membangun infrastruktur, jadi tidak boleh mereka main-main, suruh kita untuk membuat jalan ke sana kemudian izin-izin pelepasan tanah adat, hutan, itu semua sudah clear. Sekarang alasan apa? Siapa yang menggerakkan Jawa Timur, siapa punya lahan mau bangun di Jawa Timur? Ini tidak boleh, kalau ada orang yang terlibat mau pindahkan ke situ, tidak boleh, kepentingan sesaat, kepentingan pribadi tidak boleh," ujarnya.
Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan, dalam pertemuan dengan Wapres Kalla, beberapa arahan sudah disampikan ke Pemda Papua. Pemerintah, dikatakannya, akan terus mempelajari berbagai hal jika smelter milik Freeport dibangun di Papua.
“Akan menjadi pembicaraan antara (Kementerian) ESDM dengan Freeport, Pak Jusuf Kalla sudah memberikan arahan tentang itu, bagi hasil, pembangunan industri hulu hilir di sana terutama smelter. Untuk smelter-nya memang diharapkan dibangun di Papua, sedang dihitung bagaimana kesiapan infrastruktur di Papua untuk mendukung ide itu," ujarnya.
Sebelumnya PT.Freeport Indonesia menyatakan akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dan rencananya akan selesai pada 2017. Langkah tersebut untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang mineral dan batu bara, bahwa setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia wajib membangun smelter dan melarang perusahaan tambang mengekspor bahan tambang mentah.
PT. Freeport Indonesia akan menyewa lahan PT. Petrokimia Gresik seluas 80 hektar seharga Rp 76,8 milyar per tahun untuk membangun smelter, dan dalam waktu dekat Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 milyar melalui tiga Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
PT.Petrokimia Gresik akan menyediakan kebutuhan pembangunan smelter Freeport seperti gas, air dan listrik.
Niat Freeport membangun smelter di Gresik sebelumnya juga ditentang sejumlah anggota DPR dan kekecewaan Pemda dan masyarakat Papua sudah disampaikan beberapa kali melalui Kemenko Perekonomian.
