Pemerintah menggratiskan biaya persalinan masyarakat guna mengurangi angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan pemerintah menanggung biaya persalinan masyarakat mulai April 2011. Hal itu dilakukan guna mengurangi angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
Persalinan yang dibiayai meliputi persalinan normal, caesar maupun yang mengalami komplikasi ketika melahirkan. Tempat persalinan yang ditanggung kata Endang Rahayu Sedyaningsih adalah di Puskesmas, kamar kelas III di rumah sakit pemerintah dan klinik bidan mandiri di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 trilliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 untuk program biaya persalinan. Setiap Kabupaten/ Kota akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 2 milliar untuk pembebasan biaya persalinan.
Menurut Endang Rahayu Sedyaningsih, dengan digratiskannya biaya persalinan masyarakat, diharapkan tidak ada lagi warga yang terbebani dengan biaya persalinan. Ia menjelaskan untuk sistem penggratisan biaya persalinan itu, setiap masyarakat bisa mendapatkannya tanpa mendaftar atau membawa surat keterangan tidak mampu.
Menkes Endang Sedyaningih mengatakan, "(Ini diberlakukan di) Seluruh Indonesia. Persyaratannya ke Puskesmas dan ke rumah sakit kelas III pemerintah, persyaratannya itu. Tapi jangan minta saya di sini deh tapi obatnya minta yang kelas I ya ga bisa. Itu artinya punya uang."
Anggota Divisi Reformasi Kebijakan dari Koalisi Perempuan Indonesia, Dewi Komala Sari menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya hal itu bisa menekan kecelakaan akibat keterlambatan penanganan persalinan.
Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi saat persalinan menurut Dewi Komala Sari adalah keterlambatan penanganan. Namun, Dewi mengingatkan pembebasan biaya persalinan saja belum cukup untuk menurunkan angka kematian.
Pemerintah kata Dewi juga harus memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ia mencontohkan anemia, yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dan bisa menyebabkan pendarahan yang menjadi salah satu faktor kematian.
Dewi juga mendesak pemerintah segera meningkatkan sarana dan prasarana bersalin termasuk tenaga medis yang memadai.
Dewi mengatakan, "Jadi tidak boleh menggunakan dukun sementara bidan desa juga tidak terdapat di desa-desa. Dokter kandungan, dokter spesialis itu lebih jarang lagi."
Masyarakat Jakarta yang ditemui VOA merasa senang dengan adanya kebijakan pemerintah yang menggratiskan biaya persalinan.
Seorang warga bernama Kartini mengatakan, "Saya senang sekali karena memang biaya melahirkan itu mahal sekali apalagi kalau sampai caecar.
Warga lainnya, Masyitoh berkomentar, "Dengar ada kebijakan dari pemerintah, senang aja kita. Kita sebagai orang yang dibilang pas-pasan gitu seneng aja."
Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tiga tahun lalu, hanya 70 persen proses persalinan di Indonesia ditangani oleh petugas medis. Akibatnya, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang rata-rata mencapai 228 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup, menjadi termasuk yang tertinggi di Asia.
Fasilitas melahirkan gratis selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia dan Sri Lanka.
