Bila publik berpendapat selama ini pemerintah tidak melindungi produk dalam negeri, itu adalah sebuah kesalahan besar. Menteri Perdaganan Mari Elka Pangestu menyatakan hal tersebut setelah terus mendapat kritik dari berbagai kalangan terkait implementasi perdagangan bebas antara Indonesia dan Tiongkok yang dimulai awal Januari lalu
Usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, komisi yang membidangi masalah perdagangan, Mari Pangestu baru-baru ini juga menolak anggapan bahwa pemerintah dinilai lambat, bahkan gagal menyelesaikan negosiasi ulang 228 pos tarif, yaitu jenis barang beserta tarifnya, untuk mendapat kemudahan dari pemerintah Tiongkok. Mari justru mengatakan, “Pembicaraan khusus 228 (pos tarif) tersebut hanya sebagian dari respon komprehensif yang lebih luas dari pemerintah, di mana ujung-ujungnya (adalah) bagaimana kita meningkatkan daya saing.”
Mari menambahkan seharusnya pengusaha dan masyarakat juga melihat langkah pemerintah yang lebih dari sekedar mengupayakan negosiasi ulang. “Harus harus dilihat juga langkah-langkah lain yang harus dilakukan dan itu (adalah) satu keseluruhan yang terkait dengan peningkatan daya saing, pengamanan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor”
Namun menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi, seharusnya pemerintah juga melihat kenyataan semakin derasnya produk asing terutama produk asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Sofyan menyadari sulitnya membendung produk di era perdagangaan bebas seperti sekarang ini, namun menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan agar produk lokal tidak terganggu. “Kita bisa (melakukan hal) lain-lain, untuk memaksakan supaya mereka tidak bisa masuk seenaknya,” ujar Sofyan.
Sejak pemerintah berjanji akan melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Tiongkok, kalangan pengusaha dan pengamat berpendapat hingga saat ini belum ada hasil nyata yang menujukkan pemerintah berpihak pada industri dalam negeri. Sikap pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan tawaran utang dari pemerintah Tiongkok juga dipertanyakan, karena tawaran tersebut dinilai hanya merupakan upaya pemerintah Tiongkok untuk menghindari pemberian kemudahan bagi produk Indonesia.
