JAKARTA/SURABAYA —
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh tanggal 8 Maret, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mendeklarasikan 10 agenda politik perempuan di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, akhir pekan lalu.
Deklarasi 10 agenda politik perempuan ini juga dilakukan karena penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang tinggal 30 hari. Perwakilan 12 partai politik hadir dalam acara ini dan menandatangani 10 agenda politik perempuan tersebut.
Direktur Institut Kapal Perempuan, yang juga merupakan salah satu koordinator acara, Missiyah mengatakan tujuan pendeklarasian ini untuk mendesak agar 10 agenda politik perempuan menjadi salah satu agenda pemerintahan baru nanti.
10 agenda politik perempuan tersebut adalah pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, pemenuhan hak atas pendidikan, penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial, perlindungan perempuan dalam situasi konflik,bencana serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Selain itu, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, perlindungan atas kebebasan berkeyakinan, hak politik perempuan, penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kolompok minoritas serta penghentian korupsi.
Missiyah menilai selama ini persoalan perempuan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia mencontohkan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat menandakan pemerintah kurang serius menangani hal tersebut. Saat ini lanjutnya angka kematian ibu berjumlah 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
Dia menyatakan sejak reformasi bergulir, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap nasib perempuan miskin yang rentan. Perempuan, tambahnya, masih sering mendapatkan diskriminasi, eksploitasi dan pemiskinan. Untuk itu, kata Missiyah, pemerintahan baru nantinya diharapkan melakukan perbaikan pemenuhan hak-hak perempuan.
“Pertama, menyediakan kebijakan-kebijakan yang mempunyai responsif atau mempunyai perspektif gender dan juga penganggarannya. Itu rumus utama karena itulah tugas pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memang menyentuh problem-problem masyarakat miskin dan perempuan,” ujarnya.
Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia menjelaskan masih banyak partai yang kurang memahami perspektif perempuan.
“Kita percaya bahwa untuk mengatasi keterpurukan perempuan ini, 10 agenda tersebut menjadi penting untuk diatasi. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah awal keterpurukan perempuan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, hak politik dan yang lainnya,” ujarnya.
Anggota Komisi Hukum DPR yang juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyatakan, sangat sulit memperjuangkan hak perempuan di DPR karena tidak semua anggota legislatif memiliki perspektif tentang perempuan.
Dia mengatakan partai politik seharusnya memilih calon legislatifnya berdasarkan komitmen yang baik.
“Makanya merekrut orang jelas targetnya, misinya harus jelas bukan hanya sosok perempuan tetapi perspektifnya itu loh yang penting,” ujarnya.
Senada dengan Eva, politisi Indah Kurnia yang juga berasal dari PDI Perjuangan mengatakan, perempuan yang terjun di dunia politik harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan melalui kemampuan yang dimilikinya, agar perannya dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan benar.
“Tentu dia harus mampu menunjukkan kompetensi, sehingga tidak hanya dianggap perempuan ini berada di kancah politik hanya untuk memenuhi kuota-kuotaan saja, atau dibuat pantes-pantesan saja, atau bahkan dibuat pemanis-pemanis saja,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Surabaya, akhir pekan lalu.
“Perempuan dengan laki-laki menurut saya harusnya sama. Kalau kompetensi itu harus dimiliki juga, yang kedua adalah perilaku, etika dan integritas, semuanya harus dijaga, sehingga dia tidak pernah mendapatkan seseuatu karena belas kasihan atau karena previlage, tapi dia benar-benar mendapatkan hak, mendapatkan posisi, mendapatkan prestasi, itu karena benar-benar karena kompetensi yang dimiliki.”
Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan pentingnya memperjuangkan kursi 30 persen bagi perempuan di parlemen, agar mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Yang paling mendesak adalah mewujudkan kuota 30 persen itu tidak hanya di pencalegan, tapi itu nanti ada di level kursi, dan itu harus luar biasa diperjuangkan perempuan. Utama yang paling mendasar persoalan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, tidak hanya perempuan,” ujarnya.
Deklarasi 10 agenda politik perempuan ini juga dilakukan karena penyelenggaraan pemilihan umum 2014 yang tinggal 30 hari. Perwakilan 12 partai politik hadir dalam acara ini dan menandatangani 10 agenda politik perempuan tersebut.
Direktur Institut Kapal Perempuan, yang juga merupakan salah satu koordinator acara, Missiyah mengatakan tujuan pendeklarasian ini untuk mendesak agar 10 agenda politik perempuan menjadi salah satu agenda pemerintahan baru nanti.
10 agenda politik perempuan tersebut adalah pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas, pemenuhan hak atas pendidikan, penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok marginal melalui perlindungan sosial, perlindungan perempuan dalam situasi konflik,bencana serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Selain itu, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, perlindungan atas kebebasan berkeyakinan, hak politik perempuan, penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kolompok minoritas serta penghentian korupsi.
Missiyah menilai selama ini persoalan perempuan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia mencontohkan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat menandakan pemerintah kurang serius menangani hal tersebut. Saat ini lanjutnya angka kematian ibu berjumlah 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
Dia menyatakan sejak reformasi bergulir, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap nasib perempuan miskin yang rentan. Perempuan, tambahnya, masih sering mendapatkan diskriminasi, eksploitasi dan pemiskinan. Untuk itu, kata Missiyah, pemerintahan baru nantinya diharapkan melakukan perbaikan pemenuhan hak-hak perempuan.
“Pertama, menyediakan kebijakan-kebijakan yang mempunyai responsif atau mempunyai perspektif gender dan juga penganggarannya. Itu rumus utama karena itulah tugas pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memang menyentuh problem-problem masyarakat miskin dan perempuan,” ujarnya.
Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia menjelaskan masih banyak partai yang kurang memahami perspektif perempuan.
“Kita percaya bahwa untuk mengatasi keterpurukan perempuan ini, 10 agenda tersebut menjadi penting untuk diatasi. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah awal keterpurukan perempuan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, hak politik dan yang lainnya,” ujarnya.
Anggota Komisi Hukum DPR yang juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menyatakan, sangat sulit memperjuangkan hak perempuan di DPR karena tidak semua anggota legislatif memiliki perspektif tentang perempuan.
Dia mengatakan partai politik seharusnya memilih calon legislatifnya berdasarkan komitmen yang baik.
“Makanya merekrut orang jelas targetnya, misinya harus jelas bukan hanya sosok perempuan tetapi perspektifnya itu loh yang penting,” ujarnya.
Senada dengan Eva, politisi Indah Kurnia yang juga berasal dari PDI Perjuangan mengatakan, perempuan yang terjun di dunia politik harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan melalui kemampuan yang dimilikinya, agar perannya dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan benar.
“Tentu dia harus mampu menunjukkan kompetensi, sehingga tidak hanya dianggap perempuan ini berada di kancah politik hanya untuk memenuhi kuota-kuotaan saja, atau dibuat pantes-pantesan saja, atau bahkan dibuat pemanis-pemanis saja,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Surabaya, akhir pekan lalu.
“Perempuan dengan laki-laki menurut saya harusnya sama. Kalau kompetensi itu harus dimiliki juga, yang kedua adalah perilaku, etika dan integritas, semuanya harus dijaga, sehingga dia tidak pernah mendapatkan seseuatu karena belas kasihan atau karena previlage, tapi dia benar-benar mendapatkan hak, mendapatkan posisi, mendapatkan prestasi, itu karena benar-benar karena kompetensi yang dimiliki.”
Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan pentingnya memperjuangkan kursi 30 persen bagi perempuan di parlemen, agar mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Yang paling mendesak adalah mewujudkan kuota 30 persen itu tidak hanya di pencalegan, tapi itu nanti ada di level kursi, dan itu harus luar biasa diperjuangkan perempuan. Utama yang paling mendasar persoalan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, tidak hanya perempuan,” ujarnya.
