Para perunding pemerintah Suriah hadir di Jenewa, Rabu (29/11), untuk bergabung dalam perundingan perdamaian yang dipimpin PBB yang ditujukan untuk mengakhiri hampir tujuh tahun pertempuran.
Perundingan itu sendiri telah dimulai Selasa dengan pertemuan antara Utusan PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, dan delegasi oposisi. De Mistura mengatakan usai pertemuan itu, kedua belah pihak yang bertikai di Suriah akan memiliki peluang untuk melakukan perundingan langsung di Jenewa.
Kantor berita pemerintah Suriah, SANA mengatakan, penundaan kedatangan beberapa delegasi pemerintah itu karena sejumlah tuntutan kelompok oposisi agar Presiden Bashar al-Assad mundur sebagai bagian dari transisi politik.
Persoalan itu telah mengganjal upaya PBB selama bertahun-tahun untuk membuat pihak pemerintah dan oposisi menyetujui sebuah peta jalan bagi masa depan Suriah.
De Mistura mengatakan dia yakin ada kemungkinan kedua pihak memperkecil sejumlah perbedaan pendapat mereka saat berunding di bawah kerangka kerja yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan sebuah konstitusi baru dan pemilihan umum. Namun dia menegaskan bahwa tim mediasinya tidak akan menerima jika pihak yang berunding mengajukan prasyarat.
“Krisis ini, salah satu yang terburuk dalam sejarah PBB, sekarang berpotensi mengarah ke proses politik yang sesungguhnya, " kata utusan tersebut. "Kami mengamati munculnya konsensus internasional, dan kita harus mulai menjalin proses tersebut untuk meraih hasil nyata, yang memungkinkan rakyat Suriah menentukan masa depan mereka sendiri secara bebas.”
Sementara itu, De Mistura mengatakan pemerintah Suriah hari Selasa telah menyetujui diselenggarakannya gencatan senjata di Ghouta Timur yang dikuasai pemberontak.
Ghouta Timur, yang terletak di sebelah timur Damaskus, merupakan salah satu kubu oposisi terakhir yang tersisa di Suriah dan satu dari empat "zona de-eskalasi" yang didirikan untuk meredakan kekerasan. [mg/ab]
