Rencana pemerintah Thailand untuk menghentikan ekspor beras ke Indonesia karena harga tidak cocok, tidak dikhawatirkan pemerintah Indonesia. Selain stok masih mencukupi kemungkinan pemerintah akan impor dari negara lain.
Namun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan berpendapat pemerintah harus memperbaiki laporan-laporan terkait beras yang selama ini menurutnya masih kurang akurat sebelum memutuskan kebijakan terkait beras.
Hal itu disampaikan Kepala BPS, Rusman Heriawan kepada pers di Jakarta Jumat. Ia menambahkan soal pengadaan beras di tanah air tidak dapat diatasi dengan baik jika perhitungan- perhitungannya kurang tepat. Menurutnya keputusan ekspor impor beras oleh pemerintah Indonesia juga sangat terkait dengan akurat atau tidaknya data yang dihasilkan.
“Jadi implikasinya ke surplus nanti saja dulu tapi yang penting kita punya angka konsumsi yang representatif dan punya angka produksi yang akurat,” kata Rusman Heriawan.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berpendapat rencana Thailand menghentikan ekspor beras ke Indonesia tidak perlu dikhawtirkan secara berlebihan. Bahkan pemerintah berencana meminta pemerintah Vietnam untuk menambah jumlah beras yang akan diekspor ke Indonesia.
Meski demikian, sampai saat ini pemerintah Indonesia dan Thailand masih terus membicarakan persoalan ekspor impor beras kedua negara setelah masalah rendahnya harga yang diminta Indonesia menjadi alasan utama pemerintah Thailand menghentikan ekspor beras ke Indonesia.
Menurut Witoro, dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, sebelum pemerintah memiliki perencanaan matang soal beras maka Indonesia tidak akan pernah berhenti bergantung pada negara lain. Jika dikelola dengan baik ia optimistis beras di tanah air cukup.
Witoro mengatakan, “Nah ini kan menunjukkan bahwa pemerintah kebingungan tidak ada roadmap yang jelas termasuk bagaimana menghadapai perubahan iklim dan perkembangan kita di global, pemerintah tidak punya skenario yang tepat.”
Selanjutnya, Witoro juga menyayangkan persoalan beras masih saja terjadi karena tidak singkronnya antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan.
“Sebetulnya sudah dibikin dengan kebijakan umum ketahanan pangan, tapi policy itu saya kira dibuat tinggal policy, kelemahannya di dalam policy itu sendiri dan juga dalam implementasinya,” ujar Witoro.
Tahun ini Indonesia butuh impor beras sebanyak 800 ribu ton masing-masing 500 ribu ton berasal dari Vietnam dan 300 ribu ton dari Thailand. Pemerintah berencana untuk tetap melakukan impor beras dari kedua negara tersebut untuk dua tahun ke depan.
