Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 trilyun untuk mengatasi rawan pangan akibat kekeringan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Menko Kesra, Agung Laksono di Jakarta Sabtu, anggaran tersebut diprioritaskan untuk menambah stok pangan dan penyediaan air.
“Stabilisasi pangan dulu, karena kalau dari kekeringan itu yang dikhawatirkan rawan pangan. Untuk menghindarkan dari rawan pangan adalah program stabilisasi seperti untuk pompanisasi, pembelian beras atau bahan pokok lain”, demikian ungkap Menko Kesra Agung Laksono.
Seorang petani di daerah Bekasi, Sarwan mengeluh sejak awal tahun 2011 sawah yang digarapnya tidak menghasilkan padi karena kering. Ia juga menambahkan kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya yang sulit terpenuhi karena tidak adanya pemasukan yang biasa ia dapatkan dari hasil panen. “Ya maksudnya kalau seandainya kalau ini ya minta dibantuin sama pemerintah supaya air ini memuaskan”, papar Sarwan.
Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Deddy Budiman Hakim menilai kekeringan yang terjadi di hampir semua wilayah di tanah air akibat tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan sektor pertanian.
Ia menegaskan seharusnya pemerintah pusat memahami bahwa air merupakan kebutuhan pokok sektor pertanian yang penanganannya tidak perlu didelegasikan melalui pemerintah daerah. “Irigasi diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga nggak ada koordinasi antara pusat dan daerah”, ungkap Deddy Budiman.
Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan cepat apabila terjadi kekeringan didaerahnya. Diantaranya dengan menambah stok beras dan menyiapkan hujan buatan. Tiga daerah menurut pemerintah pusat yang sudah cepat tanggap mengatasi kekeringan yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta.
Melalui anggaran sebesar Rp 3 trilyun ada 8 solusi yang sudah dipersiapkan pemerintah pusat untuk mengatasi kekeringan diantaranya memperbanyak suplai air bersih, membantu masyarakat mencari sumber mata air baru, pengadaan benih tanaman para petani yang lebih berkualitas dan kemungkinan dilakukannya hujan buatan.
Kementerian Pertanian juga menyatakan siaga satu dengan menyediakan anggaran sekitar Rp 2 trilyun untuk mengatasi kekeringan. Upaya yang sudah disiapkan diantaranya pergantian lahan puso gagal panen sebesar Rp 380 milyar, bantuan untuk pupuk sebear Rp 1 juta per hektar dan bantuan pengolahan lahan sebesar Rp 2,6 juta hektar.
