JAKARTA —
Usai rapat koordinasi bidang ekonomi yang dilakukan secara tertutup Rabu malam (28/11) di Jakartra, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah akan mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter dengan menggunakan dana dari anggaran negara 2013 sekitar Rp 6 trilyun.
Tambahan kuota tersebut untuk mengantisipasi tingginya penggunaan BBM bersubsidi hingga akhir 2012, ujar Jero.
“Maka harus ada tambahannya, karena itu maka kami rencana nanti sedang atur waktu dengan DPR. Ini yang akan kami ajukan nanti ke Komisi VII untuk persiapan jaga-jaga,” tambahnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyarankan agar harga BBM brsubsidi segera dinaikkan agar tidak berdampak luas, seperti menjadi beban anggaran negara, kelangkaan BBM di berbagai daerah dan memperlambat kinerja sektor ekonomi lain akibat subsidi anggaran terfokus pada BBM.
“Kalau di beberapa daerah perlu ada penyesuaian, dilakukan penyesuaian tetapi secara umum kita tetap mengehendaki agar itu tetap terkendali. Kuotanya tidak melebihi. Jadi yang saya bisa katakan bahwa kalau ada policy-policy penyesuaian itu dimungkinkan tetapi secara umum tetap kita harus kendalikan kuota,” ujar Agus.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tonny Prasetyantono, mengatakan pemerintah sudah harus membatasi penggunaan BBM bersubsidi antara masyarakat mampu dan masyarakat kurang mampu.
“Ini bukan hanya soal fiskal semata. [Beban] APBN makin berat mengongkosi subsidi BBM, tetapi ke depannya juga memperhatikan aspek keadilan. Menurut saya tidak fair sepeda motor yang diisi 3 liter sama dengan naik mobil bagus cc nya besar, sekali mengisi 40 liter. Kalau mau mempertahankan subsidi ya subsidi lah sepeda motor dan itu lebih mudah cara menyortirnya dari sisi pompa bensin daripada dengan skema-skema yang lain,” ujar Tony.
Kuota BBM bersubsidi sudah ditambah dari 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter, namun ternyata tetap tidak cukup sehingga harus ditambah menjadi 45,24 juta kiloliter. Penambahan kuota tersebut otomatis akan menambah anggaran subsidi BBM.
Semula pemerintah menetapkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun namun realisasi hingga saat ini meningkat menjadi sebesar Rp 216,8 trilyun, dan jika penambahan kuota 1,2 juta kiloliter kembali disetujui DPR, anggaran subsidi menjadi Rp 222,8 triliun.
Untuk mengantisipasi terus meningkatnya kuota BBM bersubsidi, tahun depan pemerintah akan menerapkan hari tanpa BBM bersubsidi, sehingga pada hari yang sudah ditentukan, seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diijinkan menjual BBM bersubsidi.
Program tersebut rencananya akan diberlakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu untuk selanjutnya diberlakukan secara nasional. Rencana program tersebut merupakan pengganti program pembatasan menggunakan BBM bersubsidi bagi mobil mewah dan kendaraan dinas kantor pemerintahan yang batal diberlakukan karena diakui pemerintah sulit melaksanakannya. Berbagai kalangan menilai upaya pemerintah mengelola BBM dengan baik tidak serius.
Tambahan kuota tersebut untuk mengantisipasi tingginya penggunaan BBM bersubsidi hingga akhir 2012, ujar Jero.
“Maka harus ada tambahannya, karena itu maka kami rencana nanti sedang atur waktu dengan DPR. Ini yang akan kami ajukan nanti ke Komisi VII untuk persiapan jaga-jaga,” tambahnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyarankan agar harga BBM brsubsidi segera dinaikkan agar tidak berdampak luas, seperti menjadi beban anggaran negara, kelangkaan BBM di berbagai daerah dan memperlambat kinerja sektor ekonomi lain akibat subsidi anggaran terfokus pada BBM.
“Kalau di beberapa daerah perlu ada penyesuaian, dilakukan penyesuaian tetapi secara umum kita tetap mengehendaki agar itu tetap terkendali. Kuotanya tidak melebihi. Jadi yang saya bisa katakan bahwa kalau ada policy-policy penyesuaian itu dimungkinkan tetapi secara umum tetap kita harus kendalikan kuota,” ujar Agus.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tonny Prasetyantono, mengatakan pemerintah sudah harus membatasi penggunaan BBM bersubsidi antara masyarakat mampu dan masyarakat kurang mampu.
“Ini bukan hanya soal fiskal semata. [Beban] APBN makin berat mengongkosi subsidi BBM, tetapi ke depannya juga memperhatikan aspek keadilan. Menurut saya tidak fair sepeda motor yang diisi 3 liter sama dengan naik mobil bagus cc nya besar, sekali mengisi 40 liter. Kalau mau mempertahankan subsidi ya subsidi lah sepeda motor dan itu lebih mudah cara menyortirnya dari sisi pompa bensin daripada dengan skema-skema yang lain,” ujar Tony.
Kuota BBM bersubsidi sudah ditambah dari 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter, namun ternyata tetap tidak cukup sehingga harus ditambah menjadi 45,24 juta kiloliter. Penambahan kuota tersebut otomatis akan menambah anggaran subsidi BBM.
Semula pemerintah menetapkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun namun realisasi hingga saat ini meningkat menjadi sebesar Rp 216,8 trilyun, dan jika penambahan kuota 1,2 juta kiloliter kembali disetujui DPR, anggaran subsidi menjadi Rp 222,8 triliun.
Untuk mengantisipasi terus meningkatnya kuota BBM bersubsidi, tahun depan pemerintah akan menerapkan hari tanpa BBM bersubsidi, sehingga pada hari yang sudah ditentukan, seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak diijinkan menjual BBM bersubsidi.
Program tersebut rencananya akan diberlakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu untuk selanjutnya diberlakukan secara nasional. Rencana program tersebut merupakan pengganti program pembatasan menggunakan BBM bersubsidi bagi mobil mewah dan kendaraan dinas kantor pemerintahan yang batal diberlakukan karena diakui pemerintah sulit melaksanakannya. Berbagai kalangan menilai upaya pemerintah mengelola BBM dengan baik tidak serius.
