Pemerintah berharap investasi mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sehingga peran swasta dibutuhkan. Demikian disampaikan Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil kepada pers di Jakarta, Kamis (12/2). Untuk itu ditegaskan Menko, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) terus diberdayakan.
“Ya, kita harapkan itu untuk meningkatkan peran swasta. KPS itu kan bagaimana memfasilitasi proyek-proyek yang misalnya secara komersial berjalan tetapi dengan sistem KPS. Dengan memberikan insentif maka proyek-proyek bisa dibangun oleh swasta dengan biaya yang minimum oleh pemerintah, nanti lebih banyak bangunan-bangunan, lebih banyak proyek-proyek infrastruktur dibangun oleh swasta," jelas Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
"Kalau kita lihat Turki misalnya, Turki itu semua terowongan dibawah Selat Bhosporus dibangun oleh swasta, padahal terowongan itu luar biasa besar investasinya,” lanjutnya.
Pada kesempatan sama, Menteri Negara Perencanaan Pambangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan meski sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor konsumsi, pemerintah tetap berupaya meningkatkan investasi terutama investasi jangka panjang.
“Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak dari domestik, kalau secara global menurun belum tentu Indonesia terkena dampak negatif, terjadi sebetulnya juga pengalihan pemusatan ekonomi. Kalau di Asia itu justeru Indonesia lebih berpeluang untuk memanfaatkan faktor eksternal itu," kata Andrinof Chaniago.
"Lalu untuk merangsang investasi swasta kan sudah disiapkan beberapa program, porgram pelayanan satu pintu, kemudahan perizinan, kemudian negara atau pemerintah juga mau beli tanah supaya mudah untuk memulai proyek-proyek,” tambahnya.
Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berpendapat KPS dapat berjalan baik jika pemerintah mampu menjaga iklim usaha kondusif. Diingatkannya selama ini investor sangat berminat bekerjasama dengan pemerintah.
“Pertumbuhan ekonomi kita itu sangat tergantung dari investasi, jadi bagaimana caranya agar iklim usaha harus kita jaga dan untuk itu tentu masukan-masukan dari dunia usaha menjadi penting bagi pemerintah,” kata Suryo Bambang Sulisto.
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 170 trilyun untuk mengembangkan infrastruktur tahun 2015 meski pemerintah juga mengakui butuh sekitar Rp 1.000 trilyun.
Pemerintah juga menghapus anggaran subsidi BBM mulai tahun ini dan langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp 200 trilyun dialokasikan untuk infrastruktur.
Pemerintah mulai menawarkan KPS pada tahun 2005 dengan skema pembiayaan beragam. Proyek besar melalui skema KPS yang saat ini dalam proses pembahasan adalah jalur Kereta Api dari Bandara Soekarno Hatta hingga Stasiun Kota Jakarta senilai Rp 20 trilyun melibatkan PT. Sarana Multi Infrastruktur.
