Setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak seperti menteri, dirjen maupun para Dirut BUMN, Banggar DPR RI melakukan pembahasan dengan empat menko di gedung MPR DPR, Selasa malam.
Hadir dalam pembahasan tersebut, Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menkpolhukam, Tedjo Edhy dan Menko bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo.
Banggar DPR RI menyetujui anggaran untuk empat kemenko masing-masing untuk Kemenko Perekonomian sebesar Rp 326,7 milyar, untuk Kemenko PMK Rp 259,8 milyar, untuk Kemenkopolhukam Rp 519, 6 milyar dan untuk Kemenko Kemaritiman Rp 125 milyar.
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil kepada pers mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk hal-hal terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menko mengingatkan, persoalan logistik adalah hal penting yang harus terus dibenahi.
“Kunci biaya logistik itu salah satu disamping yang lain adalah sistem transportasi sektor kelautan, kepelabuhanan kita itu sangat tidak efisien, sumber karena birokrasi, ini yang paling cepat kita bisa perbaiki tanpa perlu modal besar, proses bea cukai yang lebih cepat, pengaturan kontainer,” kata Menko Perekonomian, Sofyan Djalil.
Sementara menurut Menkopolhukam, Tedjo Edhy, meski anggaran untuk kementeriannya dibawah yang diajukan, ia akan berusaha bekerjasama dengan kementerian lain.
Sebelumnya Menkopolhukam mengajukan anggaran untuk operasional Badan Keamanan Laut atau Bakamal namun ditolak Banggar karena dinilai pengajuannya mendadak dan untuk sementara kebutuhan Bakamal akan dibantu TNI AL serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kan selama ini masih jalan juga, nah ini hanya untuk penambahan kapal-kapal tapi kita juga dari Bakamal ini akan mendapatkan kapal-kapal dari angkatan laut, Rp 726 (milyar) untuk beli kapal dan sebagainya, tapi sementara ini sudah dicukupi dari TNI AL, nanti dari KKP, ini sudah kita ajukan ke Kemenkeu, selanjutnya nanti kita lihat,” jelas Menkopolhukam, Tedjo Edhy.
Menurut anggota Banggar dari Fraksi PPP, Amir Uskara, meski besaran anggaran yang diberikan berbeda, Kemenko PMK mendapat perhatian khusus dari banggar, disusul Kemenkopolhukam.
“Sesuai dengan Nawacita itu kan sebaiknya memang mengarah kepada bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program swasembada pangan dan juga kemaritiman, kalau sesuai dengan program pemerintah memang PMK dulu, kemudian masuk ke Menkopolhukam karena disitu ada Kamla terkait pengamanan kekayaan laut kita,” jelas Banggar dari Fraksi PPP, Amir Uskara.
Amir Uskara berharap setelah anggaran diberikan, seluruh kementerian bekerja efektif.
“Kalau kita lihat, sampai sekarang ya masih monoton kecuali memang Kementerian Kelautan yang agak agresif. Sampai sekarang, apakah karena memang anggarannya yang tersedia untuk kementerian-kementerian ini dalam rangka akselerasi itu belum tersedia. Sehingga kita belum lihat terobosan-terobosan baru dari para menteri atau memang kinerja dari masing-masing kementerian, kita akan nilai apabila sudah ada penetapan anggaran,” kata Amir Uskara.
Batas akhir pembahasan RAPBNP yaitu Kamis 12 Februari 2015 dan yang belum berhasil disetujui adalah penyertaan modal negara atau PMN ke BUMN sebesar Rp 48 triliun karena belum disepakati komisi VI DPR RI, komisi yang membidangi masalah kinerja BUMN. Komisi VI menilai PMN tidak diperlukan BUMN.
